Kapolda Maluku Tegaskan Rekrutmen Polri Tanpa KKN dan Titipan, Penilaian Realtime

- Penulis

Minggu, 7 Juni 2026 - 14:58 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kapolda Maluku Tegaskan Rekrutmen Polri Bersih Tanpa KKN dan Titipan

AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dadang Hartanto, menegaskan komitmennya untuk menjalankan proses rekrutmen anggota Polri secara bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Penegasan itu disampaikan saat memimpin Sidang Terbuka Panitia Daerah (Panda) Maluku menuju Pemeriksaan Kesehatan Tahap II (Rikkes II) penerimaan Taruna/i Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2026 di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Ambon, Kamis (4/6/2026).

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Kapolda, penerimaan anggota Polri merupakan gerbang awal dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan berintegritas.

Oleh karena itu, seluruh tahapan seleksi wajib dilaksanakan secara objektif dan terbuka demi menjamin kesempatan yang sama bagi setiap peserta.

“Tidak ada ruang bagi praktik KKN, percaloan, maupun titipan dalam proses rekrutmen anggota Polri. Semua peserta memiliki hak dan peluang yang sama untuk lulus sepanjang memenuhi standar yang ditetapkan. Kelulusan ditentukan oleh kemampuan sendiri, bukan karena kedekatan, intervensi, ataupun faktor lainnya,” tegas Kapolda.

Sidang terbuka ini merupakan bagian penting dari rangkaian seleksi nasional berbasis prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).

Kapolda menjelaskan, sebelum seleksi dimulai, seluruh unsur terlibat—mulai dari panitia, tim pengawas, peserta, hingga orang tua/wali—telah menandatangani Pakta Integritas dan mengucapkan sumpah.

“Komitmen ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan seleksi berjalan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” lanjutnya.

Sebagai wujud transparansi, penilaian seleksi menggunakan sistem real-time. Peserta dapat langsung melihat hasil capaian mereka, sehingga meminimalkan potensi manipulasi atau intervensi hasil.

Selain diawasi internal oleh Itwasda dan Bidpropam Polda Maluku, seleksi ini juga melibatkan pengawas eksternal. Di antaranya dari unsur akademisi, pemerintah daerah, organisasi profesi, media massa, lembaga pendidikan tinggi, serta elemen masyarakat independen. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Operasi Pencarian Ditutup, Abdul Aziz Tidak Ditemukan
Diguncang Gempa Magnitudo 7,2, Sejumlah Rumah Warga di Desa Werwaru MBD Rusak
Gempa Magnitudo 7,2 di Maluku Barat Daya, Warga Tiakur Rasakan Guncangan Kuat
Pemkab SBT Bantah Daerah Paling Rawan Korupsi di Maluku, SPI KPK Justru Naik
Hari Keenam Pencarian, SAR Gabungan Belum Temukan Penumpang KM Inelika
Tolak Pakai APBD, Gubernur Maluku Danai Dekorasi Natal Rumah Dinas dari Kantong
Tim SAR Gabungan Cari Penumpang Lompat dari KM Inelika hingga Perairan Liang
Data Polda Maluku : Karhutla Hanguskan 2.862 Hektare Lahan, Kerugian Capai Rp26,68 Miliar

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 11:46 WIT

Operasi Pencarian Ditutup, Abdul Aziz Tidak Ditemukan

Sabtu, 21 November 2026 - 21:28 WIT

Diguncang Gempa Magnitudo 7,2, Sejumlah Rumah Warga di Desa Werwaru MBD Rusak

Sabtu, 21 November 2026 - 20:59 WIT

Gempa Magnitudo 7,2 di Maluku Barat Daya, Warga Tiakur Rasakan Guncangan Kuat

Sabtu, 21 November 2026 - 08:08 WIT

Pemkab SBT Bantah Daerah Paling Rawan Korupsi di Maluku, SPI KPK Justru Naik

Jumat, 20 November 2026 - 17:16 WIT

Hari Keenam Pencarian, SAR Gabungan Belum Temukan Penumpang KM Inelika

Berita Terbaru

Nasional

Yusril Ngaku Siap Jadi Wapres Jika Ditunjuk Prabowo

Minggu, 22 Nov 2026 - 17:49 WIT

Daerah

Operasi Pencarian Ditutup, Abdul Aziz Tidak Ditemukan

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:46 WIT