AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Pelaksanaan Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau sukses menelurkan sejumlah rekomendasi strategis untuk transformasi dan penguatan kebijakan yang lebih responsif gender.
Kegiatan yang berlangsung pada 11–13 Juni 2026 ini diinisiasi oleh jaringan masyarakat sipil Gerak Bersama Perempuan Maluku (GBPM), dengan dukungan dari Yayasan Ipas Indonesia dan Yayasan Ina Ata Mutiara Maluku.
“Hasil konsolidasi menghasilkan rekomendasi dengan empat fokus utama berdasarkan pemetaan isu dan kebutuhan perempuan di 11 kabupaten/kota,” ujar Koordinator GBPM, Lusia Peilouw, dalam acara Media Gathering di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, Rabu (17/6).
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Lusia memaparkan empat fokus utama rekomendasi tersebut, yakni
adaptasi perubahan iklim berbasis komunitas, perlindungan hukum, terutama pencegahan kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual, pemenuhan hak kesehatan reproduksi, dan pembangunan mekanisme jejaring antar-pulau.
Empat poin ini merangkum kebutuhan mendesak perempuan di Maluku saat ini, mulai dari akses layanan dasar sosial dan kesehatan, perlindungan HAM, hingga akses sumber ekonomi yang belum setara di 11 kabupaten/kota.
“Peserta dari seluruh kabupaten/kota memetakan isu, kasus, dan kebutuhan mereka, lalu menyatukannya dalam rekomendasi serta rencana tindak lanjut,” tambah perempuan yang akrab disapa Lusi ini.
Agenda akbar yang dibuka oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa serta dihadiri Wakil Menteri PPPA Veronica Tan ini, melibatkan sedikitnya 200 peserta.
Uniknya, forum ini tidak hanya dihadiri oleh aktivis. Peserta datang dari beragam latar belakang profesi, usia (20-an hingga 50-an), dan organisasi. Mulai dari ibu rumah tangga, biarawati, jurnalis, mahasiswa, kelompok LGBTQ, hingga peserta laki-laki yang peduli pada isu gender.
Sekretaris GBPM, Linda Holle, menegaskan bahwa dukungan terhadap gerakan progresif perempuan Maluku perlu didorong secara lebih masif melalui berbagai advokasi. Dalam hal ini, jurnalis dan media massa memegang peran krusial.
“Kawan-kawan jurnalis adalah bagian dari jejaring kami. Pemberitaan di media massa sangat ampuh mendorong percepatan perubahan kebijakan maupun penanganan kasus di lapangan,” kata Linda.
Oleh karena itu, organisasi kewartawanan secara resmi dimasukkan sebagai aliansi strategis dalam rencana tindak lanjut GBPM.
Ketua Panitia, Jacquelin Akyuwen, menilai forum ini sebagai langkah besar bagi perempuan di Maluku untuk menyuarakan harapan mereka secara kolektif.
“Perempuan Maluku perlu duduk bersama dan berkonsolidasi untuk menentukan arah kebijakan yang benar-benar responsif gender,” cetusnya.
Senada dengan Jacquelin, Sekretaris Panitia Ulfa Tuahuns mengungkapkan bahwa Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau merupakan pertemuan akbar kedua bagi kaum perempuan di Maluku setelah belasan tahun vakum.
“Sebelum ini, perempuan Maluku pernah berkumpul dalam momen serupa pada Kongres Perempuan Maluku tahun 2009. Artinya, momentum ini terjadi lagi setelah 17 tahun,” pungkas Ulfa. (HT-01)
