Gubernur Maluku Tekan Inpex Soal Kompensasi Lahan Blok Masela

- Penulis

Selasa, 14 April 2026 - 17:33 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menekankan pentingnya pihak Inpex dan pemerintah pusat untuk memperhatikan aspirasi masyarakat terkait kompensasi lahan pada proyek strategis nasional Blok Masela.

Hal ini disampaikan Gubernur saat menerima kunjungan kerja Komite II DPD RI di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (14/04/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Aula Lantai 7 tersebut berfokus pada pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran pimpinan DPD RI, perwakilan Kementerian ESDM, SKK Migas, KKKS Inpex Maluku, jajaran Forkopimda, serta para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Maluku.

Dalam keterangannya, Gubernur mengapresiasi kehadiran Komite II DPD RI yang dinilai membuka ruang diskusi strategis mengenai tata kelola energi di Maluku.

Baca Juga :  Wagub Maluku Pastikan Gelar Pahlawan Nasional A.M. Sangadji Kembali Diperjuangkan

“Pertemuan ini sangat krusial sebagai wadah bertukar pikiran dan memberikan saran terkait pengaturan serta penguasaan energi, khususnya dalam menjawab persoalan faktual yang dihadapi daerah,” ujar Gubernur.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela.

Gubernur mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan pihak Inpex selaku operator proyek terkait isu ganti rugi lahan.

Olehnya itu, Gubernur mengingatkan bahwa meski pihak operator memiliki regulasi teknis dalam menentukan nilai ganti rugi, namun kondisi sosiologis dan aturan lokal di tingkat desa tidak boleh diabaikan.

“Kami menegaskan bahwa ada aturan di tingkat desa yang juga mengatur soal harga. Agar pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan sosial, aspirasi masyarakat harus diakomodasi dan dipertimbangkan secara serius oleh Kementerian ESDM maupun Inpex,” tegasnya.

Baca Juga :  Buka Musrenbang 2026, Gubernur Maluku Tekankan Penyelarasan Kebijakan dan Program

Menurut Gubernur, pendekatan yang humanis dan memperhatikan keadilan bagi warga lokal adalah kunci keberhasilan proyek Masela ke depan.

Secara keseluruhan, Gubernur menyebut pertemuan tersebut berlangsung konstruktif. Berbagai masukan dari Pemerintah Provinsi Maluku disebut mendapat respons positif dari pihak DPD RI maupun Kementerian ESDM.

“Pertemuan berjalan baik dan penuh semangat kebersamaan. Kami berharap sinergi ini memberikan dampak positif bagi pembangunan sektor energi dan kesejahteraan masyarakat Maluku ke depan,” tutupnya. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bangun Parkiran di Atas Sungai Wai Tomu Mardika, Ini Alasan Kodam Pattimura
Maluku Perkuat Sektor Perikanan, Kerja Sama Perikanan RI-Tiongkok Diluncurkan di Tual
Pembangunan di Sungai Wae Tomu, Gubernur dan Wali Kota Harusnya Tegur Kodam Sejak Awal
Perkuat Layanan Korban Kekerasan, DP3A Maluku dan IPAS Indonesia Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Proyek Sanitasi Banda Bermasalah, DPRD Maluku Desak Kontraktor Masuk Daftar Hitam
KKP Tertibkan 37 Rumpon Ilegal di Perairan Maluku Utara
Perlindungan Perempuan dan Anak Wajib di Maluku Jadi Komitmen Daerah
Watubun: Listrik dan Telekomunikasi Penopang Layanan Warga Maluku

Berita Terkait

Minggu, 27 September 2026 - 19:55 WIT

Bangun Parkiran di Atas Sungai Wai Tomu Mardika, Ini Alasan Kodam Pattimura

Sabtu, 26 September 2026 - 17:25 WIT

Maluku Perkuat Sektor Perikanan, Kerja Sama Perikanan RI-Tiongkok Diluncurkan di Tual

Jumat, 25 September 2026 - 17:27 WIT

Perkuat Layanan Korban Kekerasan, DP3A Maluku dan IPAS Indonesia Dorong Kolaborasi Lintas Sektor

Kamis, 24 September 2026 - 17:41 WIT

Proyek Sanitasi Banda Bermasalah, DPRD Maluku Desak Kontraktor Masuk Daftar Hitam

Kamis, 24 September 2026 - 11:51 WIT

KKP Tertibkan 37 Rumpon Ilegal di Perairan Maluku Utara

Berita Terbaru

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Jhon Laipeny. (Foto: ISTIMEWA)

Parlemen

Laipeny: SPBU Nelayan Perlu Menjangkau Pulau-Pulau di Maluku

Sabtu, 26 Sep 2026 - 21:58 WIT