Isu “Mafia Izin” Memanas, Kadishub Ambon : Sejak 2018 Tak Ada Trayek Baru

- Penulis

Selasa, 19 Mei 2026 - 21:23 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan D. Suitela.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan D. Suitela.

AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon, Yan D. Suitela, memberikan klarifikasi tegas terkait isu “mafia izin” dan pungutan liar (pungli) uang jalur yang beredar di masyarakat.

Yan menegaskan bahwa Dishub sama sekali tidak pernah mengeluarkan izin trayek baru dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data load factor terakhir pada tahun 2024, seluruh jalur trayek di Kota Ambon sudah dalam kondisi kelebihan muatan (overload). Oleh karena itu, kebijakan moratorium (penghentian sementara) penerbitan izin trayek baru sebenarnya sudah diberlakukan sejak tahun 2018.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sampai dengan saat ini, saya sudah menjabat selama dua tahun, Dishub belum pernah satu kali pun mengeluarkan izin trayek baru. Informasi dari Kadis sebelumnya pun menyatakan sejak 2018 tidak ada izin baru yang keluar, kecuali untuk jalur Siwang demi memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat di sana saat itu,” ujar Yan, Selasa (19/5/2026).

Yan mengimbau masyarakat yang memiliki data atau dokumen konkret mengenai adanya izin trayek ilegal (bodong) untuk segera menyerahkannya ke pihak Dishub agar bisa ditelusuri.

“Kalau masyarakat merasa dirugikan atau tahu ada indikasi kecurangan, silakan konfirmasi ke kami dengan membawa dokumennya. Misal jalur A dengan pelat nomor sekian, nanti akan kita cocokkan dengan database kami,” tambahnya.

Guna mengantisipasi pelanggaran di lapangan, Dishub Ambon secara konsisten menggelar sweeping gabungan setiap bulan bersama personel Polres Pulau Ambon dan Kodim. Salah satunya seperti yang baru-baru ini dilaksanakan di kawasan Politeknik.

Yan juga memberikan peringatan keras kepada internal Dishub. Ia berjanji tidak akan segan mengambil tindakan hukum dan administratif jika ada bawahannya yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal ini.

“Kalau memang ada indikasi pegawai kita yang bermain, lapor! Pasti akan kita tindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” cetusnya.

Terkait isu penarikan “uang jalur” yang dikeluhkan para sopir, Yan memastikan bahwa Dishub tidak pernah menugaskan personel di lapangan untuk memungut biaya tersebut. Ia menegaskan seluruh proses pengurusan yang resmi kini sudah tidak dipungut biaya alias gratis.

“Kami tidak memiliki petugas di lapangan terkait (penagihan) jalur-jalur. Di masing-masing jalur itu memang ada paguyubannya. Saya tidak tahu dan tidak bisa menuduh apakah tarikan itu untuk organisasi mereka karena saya tidak punya buktinya. Namun yang pasti, dari Dinas Perhubungan tidak ada tagihan seperti itu,” pungkasnya. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Atasi Krisis Air, Widya Pratiwi dan BWS Salurkan 10.000 Liter di Ambon
Cari Alternatif TPU Muslim, DPRD Maluku Tinjau Lahan di Poka
Soroti Izin KKP, DPRD Ambon Minta Pembangunan Pasar Apung Batu Merah Disetop
Ditjen SDA Kementerian PU Tolak Beri Izin, DPRD Desak Bongkar Bangunan di Sungai Way Tomu
Solichin Buton Minta Status Lahan TPU Arbes Dipastikan Sebelum Pembebasan
Lobi Bupati Fachri Manis, SBT Dapat Rp112,7 Miliar untuk 21 Irigasi Air Tanah
Laut Banda Diguncang Gempa M5,3, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami
Polres SBB Salurkan 1.400 Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kemarau di Dusun Hatumuli

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 20:19 WIT

Atasi Krisis Air, Widya Pratiwi dan BWS Salurkan 10.000 Liter di Ambon

Kamis, 5 November 2026 - 19:39 WIT

Cari Alternatif TPU Muslim, DPRD Maluku Tinjau Lahan di Poka

Kamis, 5 November 2026 - 18:53 WIT

Soroti Izin KKP, DPRD Ambon Minta Pembangunan Pasar Apung Batu Merah Disetop

Rabu, 4 November 2026 - 20:07 WIT

Ditjen SDA Kementerian PU Tolak Beri Izin, DPRD Desak Bongkar Bangunan di Sungai Way Tomu

Rabu, 4 November 2026 - 17:47 WIT

Solichin Buton Minta Status Lahan TPU Arbes Dipastikan Sebelum Pembebasan

Berita Terbaru