AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).
Langkah ini diwujudkan melalui keikutsertaan dalam Penilaian HAM terhadap Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah beserta jajaran, dan dipimpin oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa kehadiran tim Komnas HAM RI menjadi motivasi besar bagi Pemkot Ambon untuk terus meningkatkan tanggung jawab dalam membangun daerah yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.
“Kehadiran Ketua Komnas HAM dan jajaran menjadi kehormatan besar bagi kami. Ini memberikan semangat bagi Pemkot untuk terus menumbuhkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam wajah pembangunan daerah,” ujar Wali Kota.
Ia menjelaskan, penilaian HAM terhadap pemerintah daerah merupakan bagian dari program prioritas nasional tahun 2026.
Oleh karena itu, Pemkot Ambon menyambut baik proses ini sebagai sarana evaluasi sekaligus penguatan kapasitas dalam memastikan kebijakan dan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip HAM.
Menurut Wali Kota, pemenuhan hak dasar masyarakat kini menjadi fokus utama Pemkot Ambon. Mulai dari hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, pelayanan publik berkualitas, lingkungan hidup yang baik, hingga perlindungan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.
“Dalam lima tahun ke depan, pembangunan Kota Ambon difokuskan untuk mewujudkan Ambon yang manise, inklusif, toleran, dan berkelanjutan. Visi ini diarahkan agar seluruh program pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memenuhi prinsip-prinsip HAM,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa sebagian besar dari 17 program prioritas pembangunan Kota Ambon telah dirancang untuk mendukung pemenuhan hak-hak dasar tersebut. Karena itu, hasil penilaian dan rekomendasi dari Komnas HAM RI akan dijadikan bahan evaluasi yang krusial.
“Setiap penilaian bukan untuk mencari kesalahan, melainkan upaya untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Komitmen untuk terus berbenah akan selalu menjadi dasar Pemkot Ambon dalam seluruh aspek pembangunan,” tegas Wali Kota.
Melalui agenda ini, Pemkot Ambon berharap dapat memperoleh masukan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Langkah ini juga diharapkan mampu memastikan pembangunan daerah semakin berpihak pada masyarakat yang tertinggal, terpinggirkan, dan rentan mengalami diskriminasi. (HT-01)
