AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar agenda Coffee Morning sekaligus Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan Dana Transfer Pusat ke Daerah Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung di Kafe Bizz Hotel Ambon, Senin (20/4/2026).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, serta Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Simon Saimima.
Turut hadir jajaran pimpinan OPD, UPT Lingkup Provinsi Maluku, serta pimpinan instansi vertikal seperti BPK, Perwakilan Bank Indonesia, OJK, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, PT Jasa Raharja, PT Bank Maluku-Malut, hingga Bea Cukai.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menggarisbawahi bahwa sebagai daerah kepulauan, Maluku sangat menitikberatkan pada pemerataan pembangunan.
Menurutnya, diperlukan upaya strategis untuk mengamankan alokasi dana transfer sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
“Rakor ini penting untuk mengevaluasi capaian kinerja pembangunan sekaligus memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional,” tegas Vanath.
Mantan Bupati Seram Bagian Timur (SBT) dua periode itu menegaskan, kebijakan alokasi dana transfer tahun 2026 diarahkan untuk memacu kinerja pemerintah daerah dalam mendukung pemulihan ekonomi, menekan angka pengangguran, mengendalikan inflasi, serta mendorong kemandirian daerah melalui belanja APBD yang berkualitas.
Meski demikian, Vanath mengakui kebijakan efisiensi anggaran pusat turut memengaruhi kapasitas fiskal Maluku yang selama ini masih bergantung pada dana transfer.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Kemendagri, Simon Saimima, memberikan apresiasi atas kinerja keuangan Maluku.
Berdasarkan persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi se-Indonesia Triwulan I Tahun Anggaran 2026, Maluku berhasil menduduki peringkat ke-9 dari 38 provinsi.
“Ini adalah tren positif yang sangat luar biasa,” ujar Simon.
Ia mendorong agar kerja sama dengan instansi vertikal terkait elektronifikasi transaksi terus diperkuat, termasuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Simon juga menyoroti beberapa tantangan pendapatan daerah, seperti
otimalisasi effort pemerintah Kabupaten/Kota untuk opsen PKB dan BBNKB.
Pengelolaan aset daerah berupa tanah dan bangunan yang masih terlantar atau tidak dipergunakan dengan baik, sehingga rawan diokupasi pihak tidak bertanggung jawab.
Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Djalaludin Salampessy, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja yang produktif bagi masyarakat.
“Inovasi oleh setiap OPD harus terus dilakukan dengan tetap mengacu pada aturan hukum. Langkah inovasi yang dilakukan Bapenda akan memberikan kontribusi nyata terhadap pengalokasian dana transfer sesuai prosedur yang berlaku,” pungkas Salampessy. (HT-01)
