Wagub Maluku Tekankan Strategi Optimalisasi Dana Transfer Pusat untuk Pacu Pembangunan

- Penulis

Senin, 20 April 2026 - 20:49 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar agenda Coffee Morning sekaligus Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan Dana Transfer Pusat ke Daerah Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung di Kafe Bizz Hotel Ambon, Senin (20/4/2026).

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, serta Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Simon Saimima.

Turut hadir jajaran pimpinan OPD, UPT Lingkup Provinsi Maluku, serta pimpinan instansi vertikal seperti BPK, Perwakilan Bank Indonesia, OJK, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, PT Jasa Raharja, PT Bank Maluku-Malut, hingga Bea Cukai.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menggarisbawahi bahwa sebagai daerah kepulauan, Maluku sangat menitikberatkan pada pemerataan pembangunan.

Menurutnya, diperlukan upaya strategis untuk mengamankan alokasi dana transfer sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

“Rakor ini penting untuk mengevaluasi capaian kinerja pembangunan sekaligus memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional,” tegas Vanath.

Mantan Bupati Seram Bagian Timur (SBT) dua periode itu menegaskan, kebijakan alokasi dana transfer tahun 2026 diarahkan untuk memacu kinerja pemerintah daerah dalam mendukung pemulihan ekonomi, menekan angka pengangguran, mengendalikan inflasi, serta mendorong kemandirian daerah melalui belanja APBD yang berkualitas.

Meski demikian, Vanath mengakui kebijakan efisiensi anggaran pusat turut memengaruhi kapasitas fiskal Maluku yang selama ini masih bergantung pada dana transfer.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Kemendagri, Simon Saimima, memberikan apresiasi atas kinerja keuangan Maluku.

Berdasarkan persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi se-Indonesia Triwulan I Tahun Anggaran 2026, Maluku berhasil menduduki peringkat ke-9 dari 38 provinsi.

“Ini adalah tren positif yang sangat luar biasa,” ujar Simon.

Ia mendorong agar kerja sama dengan instansi vertikal terkait elektronifikasi transaksi terus diperkuat, termasuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Simon juga menyoroti beberapa tantangan pendapatan daerah, seperti
otimalisasi effort pemerintah Kabupaten/Kota untuk opsen PKB dan BBNKB.

Pengelolaan aset daerah berupa tanah dan bangunan yang masih terlantar  atau tidak dipergunakan dengan baik, sehingga rawan diokupasi pihak tidak bertanggung jawab.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Djalaludin Salampessy, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja yang produktif bagi masyarakat.

“Inovasi oleh setiap OPD harus terus dilakukan dengan tetap mengacu pada aturan hukum. Langkah inovasi yang dilakukan Bapenda akan memberikan kontribusi nyata terhadap pengalokasian dana transfer sesuai prosedur yang berlaku,” pungkas Salampessy. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Atasi Krisis Air, Widya Pratiwi dan BWS Salurkan 10.000 Liter di Ambon
Cari Alternatif TPU Muslim, DPRD Maluku Tinjau Lahan di Poka
Soroti Izin KKP, DPRD Ambon Minta Pembangunan Pasar Apung Batu Merah Disetop
Ditjen SDA Kementerian PU Tolak Beri Izin, DPRD Desak Bongkar Bangunan di Sungai Way Tomu
Solichin Buton Minta Status Lahan TPU Arbes Dipastikan Sebelum Pembebasan
Lobi Bupati Fachri Manis, SBT Dapat Rp112,7 Miliar untuk 21 Irigasi Air Tanah
Laut Banda Diguncang Gempa M5,3, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami
Polres SBB Salurkan 1.400 Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kemarau di Dusun Hatumuli

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 20:19 WIT

Atasi Krisis Air, Widya Pratiwi dan BWS Salurkan 10.000 Liter di Ambon

Kamis, 5 November 2026 - 19:39 WIT

Cari Alternatif TPU Muslim, DPRD Maluku Tinjau Lahan di Poka

Kamis, 5 November 2026 - 18:53 WIT

Soroti Izin KKP, DPRD Ambon Minta Pembangunan Pasar Apung Batu Merah Disetop

Rabu, 4 November 2026 - 20:07 WIT

Ditjen SDA Kementerian PU Tolak Beri Izin, DPRD Desak Bongkar Bangunan di Sungai Way Tomu

Rabu, 4 November 2026 - 17:47 WIT

Solichin Buton Minta Status Lahan TPU Arbes Dipastikan Sebelum Pembebasan

Berita Terbaru