DPRD SBB Bakal Klarifikasi Bupati Soal Anggaran Perjalanan Dinas ke Jepang Urus MIP

- Penulis

Senin, 2 Maret 2026 - 21:52 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

AMBON, HEADLINETIMUR.COM –
Gabungan Organisasi Kepemudaan (OKP) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polsek Kairatu pada Senin (2/3/2026) siang.

Aksi ini merupakan bentuk protes keras atas rencana pemindahan lokasi Proyek Strategis Nasionak (PSN) Maluku Integrated Port (MIP) dari kawasan Waesarissa (SBB) ke Pulau Ambon.

Informasi yang dihimpun media ini,
massa yang terdiri dari kader GMNI, HIMA AP, PMII, Unidjar, dan IMM ini memulai aksi dari titik kumpul Kampus Unidjar, Desa Waimital.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dengan membawa atribut organisasi dan pamflet bertuliskan “Rebut Kembali MIP”, massa melakukan orasi pertama di pertigaan Desa Waipirit sebelum bergerak menuju Kantor DPRD SBB.

Baca Juga :  18 Ton Tuna dan Balobo Asal Maluku Diekspor ke Jepang

Terdapat lima tuntutan utama yang disampaikan oleh para demonstran, antara lain mendesak Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk bersikap terbuka terkait hasil perjalanan dinas ke Osaka, Jepang, dalam rangka kerja sama tambang dan pelabuhan.

Meminta transparansi dana survei dan hasil studi kelayakan proyek MIP. Kemudian, menuntut agar lokasi MIP dikembalikan ke kawasan Waesarissa, Kabupaten SBB.

“Meminta DPRD SBB memperjuangkan aspirasi masyarakat agar pembangunan di Maluku merata dan tidak sentralistik,”teriak salah satu orator.

Setibanya di Kantor DPRD, perwakilan massa yang dipimpin oleh Ozy Tubaka (GMNI), Sidik Larantuka (PMII), dan Paisal Iwan Tuhuteru (IMM) diterima untuk berdialog.

Baca Juga :  Atasi Dampak Kekeringan, BWS Maluku Salurkan Ribuan Liter Air Bersih di Seram Bagian Timur

Pihak DPRD SBB menyatakan akan segera meneruskan tuntutan tersebut ke pimpinan untuk dibahas dalam rapat internal.

Anggota dewan juga berjanji akan meminta klarifikasi kepada pihak eksekutif, termasuk Bupati Asri Arman
terkait anggaran perjalanan dinas ke Jepang serta kepastian status proyek MIP yang menurut informasi saat ini masih dalam tahap pengusulan.

Aksi yang dikoordinatori oleh Ayu Tebiary, Zulkarnain Wailissa, dan Alwi Abdulah Lussy ini mendapat pengamanan ketat dari personel Polres SBB dan Polsek Kairatu.

Kapolres Seram Bagian Barat, AKBP Andi Zulkifli, memimpin langsung jalannya pengamanan di lapangan. Hingga massa membubarkan diri pada sore hari, situasi di lokasi dilaporkan tetap aman dan kondusif. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bangun Parkiran di Atas Sungai Wai Tomu Mardika, Ini Alasan Kodam Pattimura
Maluku Perkuat Sektor Perikanan, Kerja Sama Perikanan RI-Tiongkok Diluncurkan di Tual
Pembangunan di Sungai Wae Tomu, Gubernur dan Wali Kota Harusnya Tegur Kodam Sejak Awal
Perkuat Layanan Korban Kekerasan, DP3A Maluku dan IPAS Indonesia Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Proyek Sanitasi Banda Bermasalah, DPRD Maluku Desak Kontraktor Masuk Daftar Hitam
KKP Tertibkan 37 Rumpon Ilegal di Perairan Maluku Utara
Perlindungan Perempuan dan Anak Wajib di Maluku Jadi Komitmen Daerah
Watubun: Listrik dan Telekomunikasi Penopang Layanan Warga Maluku

Berita Terkait

Minggu, 27 September 2026 - 19:55 WIT

Bangun Parkiran di Atas Sungai Wai Tomu Mardika, Ini Alasan Kodam Pattimura

Sabtu, 26 September 2026 - 17:25 WIT

Maluku Perkuat Sektor Perikanan, Kerja Sama Perikanan RI-Tiongkok Diluncurkan di Tual

Jumat, 25 September 2026 - 17:27 WIT

Perkuat Layanan Korban Kekerasan, DP3A Maluku dan IPAS Indonesia Dorong Kolaborasi Lintas Sektor

Kamis, 24 September 2026 - 17:41 WIT

Proyek Sanitasi Banda Bermasalah, DPRD Maluku Desak Kontraktor Masuk Daftar Hitam

Kamis, 24 September 2026 - 11:51 WIT

KKP Tertibkan 37 Rumpon Ilegal di Perairan Maluku Utara

Berita Terbaru

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Jhon Laipeny. (Foto: ISTIMEWA)

Parlemen

Laipeny: SPBU Nelayan Perlu Menjangkau Pulau-Pulau di Maluku

Sabtu, 26 Sep 2026 - 21:58 WIT