DPRD SBB Bakal Klarifikasi Bupati Soal Anggaran Perjalanan Dinas ke Jepang Urus MIP

- Penulis

Senin, 2 Maret 2026 - 21:52 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

AMBON, HEADLINETIMUR.COM
Gabungan Organisasi Kepemudaan (OKP) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polsek Kairatu pada Senin (2/3/2026) siang.

Aksi ini merupakan bentuk protes keras atas rencana pemindahan lokasi Proyek Strategis Nasionak (PSN) Maluku Integrated Port (MIP) dari kawasan Waesarissa (SBB) ke Pulau Ambon.

Informasi yang dihimpun media ini,
massa yang terdiri dari kader GMNI, HIMA AP, PMII, Unidjar, dan IMM ini memulai aksi dari titik kumpul Kampus Unidjar, Desa Waimital.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dengan membawa atribut organisasi dan pamflet bertuliskan “Rebut Kembali MIP”, massa melakukan orasi pertama di pertigaan Desa Waipirit sebelum bergerak menuju Kantor DPRD SBB.

Baca Juga :  Klarifikasi Gubernur Soal MIP Batal di Waesarisa Tak Berarti, Pattimura: Terima Kasih Sudah "Parlente" Masyarakat SBB

Terdapat lima tuntutan utama yang disampaikan oleh para demonstran, antara lain mendesak Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk bersikap terbuka terkait hasil perjalanan dinas ke Osaka, Jepang, dalam rangka kerja sama tambang dan pelabuhan.

Meminta transparansi dana survei dan hasil studi kelayakan proyek MIP. Kemudian, menuntut agar lokasi MIP dikembalikan ke kawasan Waesarissa, Kabupaten SBB.

“Meminta DPRD SBB memperjuangkan aspirasi masyarakat agar pembangunan di Maluku merata dan tidak sentralistik,”teriak salah satu orator.

Setibanya di Kantor DPRD, perwakilan massa yang dipimpin oleh Ozy Tubaka (GMNI), Sidik Larantuka (PMII), dan Paisal Iwan Tuhuteru (IMM) diterima untuk berdialog.

Baca Juga :  Maluku Integrated Port dalam Perspektif Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan

Pihak DPRD SBB menyatakan akan segera meneruskan tuntutan tersebut ke pimpinan untuk dibahas dalam rapat internal.

Anggota dewan juga berjanji akan meminta klarifikasi kepada pihak eksekutif, termasuk Bupati Asri Arman
terkait anggaran perjalanan dinas ke Jepang serta kepastian status proyek MIP yang menurut informasi saat ini masih dalam tahap pengusulan.

Aksi yang dikoordinatori oleh Ayu Tebiary, Zulkarnain Wailissa, dan Alwi Abdulah Lussy ini mendapat pengamanan ketat dari personel Polres SBB dan Polsek Kairatu.

Kapolres Seram Bagian Barat, AKBP Andi Zulkifli, memimpin langsung jalannya pengamanan di lapangan. Hingga massa membubarkan diri pada sore hari, situasi di lokasi dilaporkan tetap aman dan kondusif. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Empat Hari Menghilang di Laut, Nelayan Asal Desa Kawa Ditemukan Selamat
Empat Hari Hilang di Laut Seram, Nelayan Desa Kawa Belum Ditemukan
Ombudsman Maluku Terima 528 Aduan Masyarakat Haruku, 25 Ditindaklanjuti
Pemprov Maluku dan Presiden Salurkan 143 Hewan Kurban
Wali Kota Ambon Dukung Langkah Korban Longsor BTN Gadihu Polisikan Pengembang
Pelaku UMKM Desa Lokki Tolak Pembangunan Gerai Indomaret dan Alfamidi
Alimudin Kolatlena Dorong Masjid Tua Wapauwe Jadi Cagar Budaya Nasional
Lapak Pasar Lama yang Dijadikan Tempat Tinggal Bakal Dibongkar

Berita Terkait

Kamis, 28 Mei 2026 - 17:00 WIT

Empat Hari Menghilang di Laut, Nelayan Asal Desa Kawa Ditemukan Selamat

Kamis, 28 Mei 2026 - 06:51 WIT

Empat Hari Hilang di Laut Seram, Nelayan Desa Kawa Belum Ditemukan

Selasa, 26 Mei 2026 - 15:24 WIT

Ombudsman Maluku Terima 528 Aduan Masyarakat Haruku, 25 Ditindaklanjuti

Senin, 25 Mei 2026 - 20:35 WIT

Pemprov Maluku dan Presiden Salurkan 143 Hewan Kurban

Senin, 25 Mei 2026 - 16:54 WIT

Wali Kota Ambon Dukung Langkah Korban Longsor BTN Gadihu Polisikan Pengembang

Berita Terbaru