Wamen PPPA Veronica Tan Dorong Perempuan Maluku Jadi Penggerak Ekonomi Melalui Kebun Pangan

- Penulis

Sabtu, 13 Juni 2026 - 09:35 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan. (Foto: Headlinetimur.com)

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan. (Foto: Headlinetimur.com)

AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan Maluku sebagai pilar strategis dalam mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan menggerakkan roda ekonomi nasional hingga daerah.

Menurutnya, potensi perempuan di sektor domestik maupun produktif sangat besar, salah satunya di sektor kelautan. Banyak perempuan berada di rantai produksi perikanan.

“Bapak mencari ikan di laut, tapi yang menjual dan mengolah itu mama-mama. Jadi, bagaimana hitungan strategis itu harus melibatkan perempuan, karena setengah dari penduduk Indonesia adalah perempuan. Kalau tidak dihitung secara nasional untuk menambah PDRB, kita akan tertinggal,” ujar Veronica saat menyampaikan sambutan pada pembukaan kegiatan Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau yang digelar di aula BPMP Maluku, Rumah Tiga, Kota Ambon, Jumat (12/6/2026).

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wamen PPPA menjelaskan, program Kebun Pangan Perempuan yang disinergikan dengan program Perhutanan Sosial dan SPPG MBG diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi mandiri bagi keluarga.

Baca Juga :  Pemprov Maluku dan Presiden Salurkan 143 Hewan Kurban

Melalui skema ini, kelompok perempuan diberikan hak pengelolaan (ownership) atas lahan.

Langkah ini telah sukses diuji coba di Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 21 April 2026 lalu. Di sana, Perhutanan Sosial menyerahkan pengelolaan lahan seluas 650 hektare kepada 150 perempuan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk menanam tanaman heritage (warisan lokal) dan bambu (bambunisasi).

Veronica melihat model ini sangat potensial untuk diterapkan di Maluku dengan menyesuaikan komoditas lokal yang ada, seperti vanili, umbi-umbian, atau sorgum.

“Jika di Maluku ada umbi-umbian, harusnya itu menjadi tanaman heritage dari mama-mama kita, atau bisa juga umbi-umbian dan sorgum. Ini potensi lokal yang bisa dikembangkan,”jelasnya.

Menurut Wamen Veronica, dampak jangka panjangnya, kebutuhan nutrisi dan gizi anak mudah terpenuhi. Selanjutnya, akan ada proses edukasi soal stunting dan gizi melalui komunitas perempuan di kebun pangan ini.

Baca Juga :  Gubernur : Pemerintah Dukung Tindak Tegas Pelaku dan Aktor Intelektual Bentrok Lisabata-Patahuwe

Meski wilayah Maluku didominasi oleh 96 persen perairan, Veronica optimis program ini bisa berjalan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada.

Ia pun berencana menggelar koordinasi virtual dengan Kepala Dinas PPPA Maluku untuk memetakan titik lokasi yang siap diluncurkan sebagai modeling seperti di Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau diselenggarakan oleh aktivis perempuan yang tergabung dalam Gerak Bersama Perempuan Maluku (GBPM) dengan dukungan Yayasan IPAS.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 11-13 Juni 2026. Usai acara pembukaan, dilanjutkan dengan penyampaian pemetaan isu dan permasalahan aktual oleh perwakilan perempuan dari empat gugus pulau, dan seminar.

Sedangkan pada hari kedua, Sabtu (13/6/2026), akan dilanjutkan dengan agenda diskusi tematik yang mengangkat topik keadilan reproduksi, keadilan iklim, keadilan hukum dan HAM, serta penguatan jaringan perempuan Maluku. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bangun Parkiran di Atas Sungai Wai Tomu Mardika, Ini Alasan Kodam Pattimura
Maluku Perkuat Sektor Perikanan, Kerja Sama Perikanan RI-Tiongkok Diluncurkan di Tual
Pembangunan di Sungai Wae Tomu, Gubernur dan Wali Kota Harusnya Tegur Kodam Sejak Awal
Perkuat Layanan Korban Kekerasan, DP3A Maluku dan IPAS Indonesia Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Proyek Sanitasi Banda Bermasalah, DPRD Maluku Desak Kontraktor Masuk Daftar Hitam
KKP Tertibkan 37 Rumpon Ilegal di Perairan Maluku Utara
Perlindungan Perempuan dan Anak Wajib di Maluku Jadi Komitmen Daerah
Watubun: Listrik dan Telekomunikasi Penopang Layanan Warga Maluku

Berita Terkait

Minggu, 27 September 2026 - 19:55 WIT

Bangun Parkiran di Atas Sungai Wai Tomu Mardika, Ini Alasan Kodam Pattimura

Sabtu, 26 September 2026 - 17:25 WIT

Maluku Perkuat Sektor Perikanan, Kerja Sama Perikanan RI-Tiongkok Diluncurkan di Tual

Jumat, 25 September 2026 - 17:27 WIT

Perkuat Layanan Korban Kekerasan, DP3A Maluku dan IPAS Indonesia Dorong Kolaborasi Lintas Sektor

Kamis, 24 September 2026 - 17:41 WIT

Proyek Sanitasi Banda Bermasalah, DPRD Maluku Desak Kontraktor Masuk Daftar Hitam

Kamis, 24 September 2026 - 11:51 WIT

KKP Tertibkan 37 Rumpon Ilegal di Perairan Maluku Utara

Berita Terbaru

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Jhon Laipeny. (Foto: ISTIMEWA)

Parlemen

Laipeny: SPBU Nelayan Perlu Menjangkau Pulau-Pulau di Maluku

Sabtu, 26 Sep 2026 - 21:58 WIT