Pelayanan Publik SBB Terendah di Maluku, Ombudsman: Evaluasi Kepala Dinas

- Penulis

Jumat, 13 Februari 2026 - 08:51 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hasan Slamat, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku. Foto : Istimewa

Hasan Slamat, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku. Foto : Istimewa

 AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku memberikan “catatan merah” terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Berdasarkan hasil Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025, Kabupaten SBB  dibawah kepemimpinan Bupati Asri Arman dan Wakilnya Selfinus Kainama tercatat sebagai daerah dengan nilai terendah di Provinsi Maluku.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamat, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi di SBB yang dinilai tidak menunjukkan perubahan signifikan dari tahun ke tahun. Menurutnya, rendahnya capaian ini adalah cerminan ketidakseriusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membenahi standar layanan.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hasan secara tegas menyarankan agar Pemerintah Daerah (Pemda) SBB segera melakukan tinjauan (review) menyeluruh terhadap kinerja pimpinan instansi yang bersentuhan langsung dengan layanan dasar.

Tiga dinas yang menjadi sorotan utama adalah Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan: Kinerja pimpinan ketiga OPD tersebut harus dievaluasi secara serius.

“Jika ingin ada perubahan, hasil penilaian Ombudsman harus dijadikan dasar penerapan merit system. Ini penting untuk merekrut personel OPD yang kompeten dan memiliki kepekaan terhadap pelayanan publik,” ujar Hasan.

Ombudsman mengingatkan bahwa buruknya layanan publik bukan sekadar masalah administratif, melainkan kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak dasar rakyat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Selain dampak sosial, rendahnya kualitas pelayanan juga dapat memengaruhi kebijakan fiskal daerah. Hasan menjelaskan bahwa penilaian Ombudsman menjadi salah satu variabel pertimbangan Bappenas dalam memberikan rangsangan alokasi dana, terutama bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Jika layanan dasar tidak diperbaiki, hal ini berpotensi memengaruhi alokasi dana daerah secara keseluruhan,” jelasnya.

Meskipun tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi pidana, Hasan menekankan bahwa Ombudsman berfungsi sebagai influencer state. Lembaga ini bekerja dengan cara memengaruhi institusi agar melakukan perubahan mandiri menuju tata kelola yang jujur dan transparan.

“Kami mengajak dan memengaruhi penyelenggara negara agar memperbaiki diri dan memperhatikan masyarakat. Kabupaten ini butuh orang-orang yang punya potensi dan kepekaan untuk membangun,” pungkas Hasan tegas. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gubernur Maluku : Tak Ada Perlindungan bagi Aparatur yang Korupsi
Perkuat APIP, Wali Kota Ambon Tekankan Cegah Korupsi Sejak Dini
Wagub Maluku Minta Alur Konsultasi Perda Dipangkas
Pemkab SBT Usulkan Pinjaman Rp50 Miliar untuk Bangun Infrastruktur
KPK Soroti Celah Korupsi Pemprov Maluku di Pokir DPRD, Hibah, dan Pengadaan
Wagub Maluku Dorong Pejabat TNI-Polri Jadi Anak Adat
Pemkot Ambon Luncurkan Beta Mapan, Permudah Akses Kerja Sarjana Baru
Buka ICESAS 2026, Gubernur Maluku Dorong Riset dan Kolaborasi Berkelanjutan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:12 WIT

Gubernur Maluku : Tak Ada Perlindungan bagi Aparatur yang Korupsi

Kamis, 19 November 2026 - 17:55 WIT

Perkuat APIP, Wali Kota Ambon Tekankan Cegah Korupsi Sejak Dini

Kamis, 19 November 2026 - 16:57 WIT

Wagub Maluku Minta Alur Konsultasi Perda Dipangkas

Rabu, 18 November 2026 - 18:04 WIT

Pemkab SBT Usulkan Pinjaman Rp50 Miliar untuk Bangun Infrastruktur

Rabu, 18 November 2026 - 12:12 WIT

KPK Soroti Celah Korupsi Pemprov Maluku di Pokir DPRD, Hibah, dan Pengadaan

Berita Terbaru

Pemerintahan

Gubernur Maluku : Tak Ada Perlindungan bagi Aparatur yang Korupsi

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:12 WIT


Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka Deteksi Dini dan Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah Wilayah Maluku dan Maluku Utara, di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Rabu (18/11/2026). (Foto : Humas Pemkot Ambon)

Pemerintahan

Perkuat APIP, Wali Kota Ambon Tekankan Cegah Korupsi Sejak Dini

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:55 WIT