JAKARTA, HEADLINETIMUR.COM —
Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa terus menggenjot kesejahteraan daerah pesisir.
Pada Jumat (18/9/2026), Gubernur yang didampingi Kepala Kantor Perwakilan Maluku Saiful Indra Patta dan Kadis Kelautan dan Perikanan Erawan Asikin sukses merampungkan lobi penting dengan para menteri di Jakarta.
Rangkaian agenda intensif ini membawa kabar baik bagi masyarakat Maluku, khususnya para nelayan dan petani rumput laut yang menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, sejumlah komitmen besar berhasil disepakati. Salah satunya adalah rencana pengembangan program budidaya rumput laut seluas 20.000 hektare.
“Pemprov Maluku telah menyiapkan kesiapan lahan serta pendataan petani rumput laut di Maluku Tenggara, Kota Tual, hingga Kabupaten Kepulauan Tanimbar guna meningkatkan taraf hidup keluarga petani di wilayah tersebut,” ujar Gubernur.
Selain itu, aspirasi masyarakat nelayan Maluku terkait praktik transhipment (alih muat kapal di tengah laut) direspons cepat oleh KKP. Menteri KKP menegaskan akan segera menerbitkan kebijakan untuk mengakhiri relaksasi penangkapan ikan terukur.
Kebijakan ini mewajibkan seluruh kapal ikan di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)—yakni Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura—untuk mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan milik Pemprov Maluku.
“Langkah ini diambil agar kekayaan laut Maluku memberikan nilai tambah dan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal,” papar Gubernur Hendrik.
Perhatian pusat terhadap nelayan Maluku juga terlihat dari peningkatan dukungan infrastruktur. Setelah merealisasikan pembangunan dua Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Buru dan Kota Tual pada 2025, sebanyak 79 Kampung Nelayan Merah Putih kini dibangun di seluruh wilayah Provinsi Maluku.
Selain infrastruktur pemukiman, Maluku juga menerima bantuan satu unit kapal pembersih sampah laut (SeaCleaner) hasil hibah lembaga swadaya masyarakat asal Swiss melalui KKP, yang akan dikelola bersama pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga kelestarian laut.
Rangkaian perjuangan ini semakin lengkap dengan dukungan penuh Menteri KKP terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang.
Sebagai Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan, Gubernur Maluku menyampaikan apresiasi atas kerja sama erat dengan pemerintah pusat demi terwujudnya Maluku yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan. (HT-01)
