Butuh Rp279 Juta untuk Bangun Talud, Warga Lateri Diminta Bersabar

- Penulis

Jumat, 22 Mei 2026 - 20:20 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kembali menggelar kegiatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jumpa Rakyat (WAJAR) pada Jumat (22/5/2026) di Ruang ULA, Balai Kota.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Pj. Sekretaris Kota (Sekkot) Roby Sapulette didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian selaku moderator, Ronald H. Lekransy, serta para pimpinan OPD terkait guna menanggapi langsung aspirasi warga.

Dalam agenda WAJAR kali ini, persoalan menonjol yang disampaikan warga adalah penanganan bencana longsor di BTN Lateri 2, Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala. Warga khawatir akan potensi longsor susulan mengingat kondisi cuaca ekstrem saat ini.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Ambon, Frits Tatipikalawan, menjelaskan bahwa bencana longsor tersebut telah mendapat perhatian serius dari Pemkot. Wakil Wali Kota (Wawali) Ambon, Ely Toisutta, bahkan telah meninjau langsung lokasi pascakejadian.

Baca Juga :  Prabowo Minta Maaf Batal Hadiri Groundbreaking Blok Masela, Janji Segera Kunjungi Maluku

“Saat peninjauan, Wawali menginstruksikan tindakan secepatnya. Langkah awal yang dilakukan BPBD adalah memberikan bantuan terpal untuk menahan tanah agar air tidak membawa sedimentasi dari atas, sebab rumah warga sangat dekat dengan lokasi longsoran,” ujar Frits.

Ia menambahkan bahwa penanganan darurat, termasuk pembersihan material secara manual, telah dilakukan oleh kolaborasi BPBD dan Dinas PUPR Kota Ambon. Namun, untuk pengamanan jangka panjang, pembangunan talud penahan memang mutlak diperlukan.

“Dinas PUPR telah menghitung luasan dan biayanya. Namun, kebijakan eksekusinya harus diputuskan oleh Pimpinan Daerah karena menyangkut ketersediaan anggaran,” jelasnya.

Pihak Dinas PUPR membenarkan bahwa pembangunan talud penahan tanah dengan tinggi 6 meter dan panjang 25 meter tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar, yakni mencapai Rp279 juta.

Baca Juga :  Soal Tarif Maxim, Wali Kota Ambon Bakal Surati Pemprov Maluku

Mendengar pemaparan tersebut, Pj. Sekkot Roby Sapulette mengakui bahwa kebutuhan anggaran yang besar menjadi pertimbangan berat Pemkot di tengah keterbatasan kas daerah yang ada. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk sedikit bersabar.

Di sisi lain, Roby juga menyoroti tanggung jawab pihak pengembang (developer) yang dinilai lalai karena tidak membangun retaining wall (tembok penahan) sejak awal.

“Ini menjadi catatan penting bagi Pemkot untuk memperketat pengawasan terhadap proyek pembangunan yang dilakukan oleh pihak pengembang ke depan,” tegasnya menutup tanggapan.

Sebagai informasi, pada 29 April 2026 lalu, Wawali Ambon Ely Toisutta telah turun langsung meninjau lokasi bencana tanah longsor di kawasan Lateri tersebut. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses penanganan darurat berjalan cepat serta seluruh kebutuhan warga terdampak dapat segera terpenuhi. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bangun Parkiran di Atas Sungai Wai Tomu Mardika, Ini Alasan Kodam Pattimura
Maluku Perkuat Sektor Perikanan, Kerja Sama Perikanan RI-Tiongkok Diluncurkan di Tual
Pembangunan di Sungai Wae Tomu, Gubernur dan Wali Kota Harusnya Tegur Kodam Sejak Awal
Perkuat Layanan Korban Kekerasan, DP3A Maluku dan IPAS Indonesia Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Proyek Sanitasi Banda Bermasalah, DPRD Maluku Desak Kontraktor Masuk Daftar Hitam
KKP Tertibkan 37 Rumpon Ilegal di Perairan Maluku Utara
Perlindungan Perempuan dan Anak Wajib di Maluku Jadi Komitmen Daerah
Watubun: Listrik dan Telekomunikasi Penopang Layanan Warga Maluku

Berita Terkait

Minggu, 27 September 2026 - 19:55 WIT

Bangun Parkiran di Atas Sungai Wai Tomu Mardika, Ini Alasan Kodam Pattimura

Sabtu, 26 September 2026 - 17:25 WIT

Maluku Perkuat Sektor Perikanan, Kerja Sama Perikanan RI-Tiongkok Diluncurkan di Tual

Jumat, 25 September 2026 - 17:27 WIT

Perkuat Layanan Korban Kekerasan, DP3A Maluku dan IPAS Indonesia Dorong Kolaborasi Lintas Sektor

Kamis, 24 September 2026 - 17:41 WIT

Proyek Sanitasi Banda Bermasalah, DPRD Maluku Desak Kontraktor Masuk Daftar Hitam

Kamis, 24 September 2026 - 11:51 WIT

KKP Tertibkan 37 Rumpon Ilegal di Perairan Maluku Utara

Berita Terbaru

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Jhon Laipeny. (Foto: ISTIMEWA)

Parlemen

Laipeny: SPBU Nelayan Perlu Menjangkau Pulau-Pulau di Maluku

Sabtu, 26 Sep 2026 - 21:58 WIT