AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Upaya Pemerintah Provinsi Maluku untuk mempercepat transformasi sektor pertanian sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem mendapat lampu hijau dari Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman.
Dukungan penuh ini mengemuka dalam pertemuan strategis antara Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama Tim Ahli Gubernur dan jajaran Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa (9/6/2026). Pertemuan tersebut fokus membahas program pengembangan sektor pertanian berbasis hilirisasi di Bumi Raja-Raja.
Salah satu poin krusial yang disetujui Mentan adalah program pengembangan dan hilirisasi komoditas kelapa di empat wilayah, yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Program ini dibidik menjadi instrumen utama percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Kelapa adalah komoditas yang sangat dekat dengan keseharian masyarakat Maluku dan punya potensi ekonomi raksasa. Bapak Mentan menyetujui hilirisasi di empat kabupaten ini sebagai langkah strategis,” ujar Hendrik Lewerissa.
Gubernur menegaskan, hilirisasi akan mengubah paradigma bertani di Maluku dengan mendorong peningkatan nilai tambah produk, sekaligus membuka lapangan kerja baru.
“Kami ingin masyarakat tidak lagi sekadar menjual bahan mentah, tetapi menikmati nilai tambah ekonomi yang lebih besar lewat proses pengolahan. Inilah instrumen penting untuk menaikkan taraf hidup warga,” tambahnya.
Sasar Hilirisasi Ubi Kayu di Buru Selatan
Selain kelapa, Pemprov Maluku juga menyodorkan proposal hilirisasi ubi kayu terintegrasi—dari hulu hingga hilir—yang akan dipusatkan di Kabupaten Buru Selatan.
“Buru Selatan punya lahan potensial skala besar untuk perkebunan ubi kayu yang nantinya langsung terintegrasi dengan industri pengolahan,” jelas Hendrik.
Produk turunan dari ubi kayu ini diproyeksikan menghasilkan komoditas bernilai tinggi, seperti beras ubi kayu dan etanol. “Program ini klop dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita,” tegasnya.
Respons cepat langsung diberikan oleh Mentan Amran Sulaiman. Sejumlah ajuan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Pemprov Maluku langsung disetujui di tempat.
“Proposal kami direspons sangat positif. Beberapa usulan alsintan bahkan langsung diputuskan oleh Bapak Mentan untuk direalisasikan. Ini bukti nyata dukungan pusat untuk Maluku,” ungkap Gubernur penuh apresiasi.
Meski mendapat angin segar, Lewerissa tidak menampik bahwa membangun hilirisasi di provinsi kepulauan dengan 1.400 pulau lebih ini memiliki tantangan berat, mulai dari konektivitas, permodalan, fasilitas, hingga regulasi.
Namun, keberadaan pulau-pulau besar seperti Seram, Buru, Wetar, Kei, dan Tanimbar dinilai menjadi modal daratan yang menjanjikan.
“Tantangan lintas sektor itu pasti ada. Namun dengan dukungan konkret Kementan saat ini, saya optimistis sekitar 70 hingga 80 persen kendala hilirisasi pertanian di Maluku bisa terurai,” ucapnya mantap.
Guna mempercepat ekosistem ini, Pemprov Maluku kini membuka karpet merah bagi kolaborasi dengan BUMN, sektor swasta, hingga investor.
“Hilirisasi ini bukan cuma soal genjot produksi, tapi tentang menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan menghapus kemiskinan,” pungkas Hendrik.
Turut hadir dalam pertemuan penting tersebut Bupati Buru Selatan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Tim Ahli Gubernur, dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku. (HT-01)
