AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan komitmen Pemprov Maluku untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi fraksi DPRD Provinsi Maluku demi memperbaiki kinerja pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Hendrik dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPJ) Tahun Anggaran 2025 di Kantor DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Rabu (26/8/2026).
Hendrik menjelaskan bahwa LPJ APBD merupakan wujud akuntabilitas kepala daerah atas pengelolaan anggaran selama satu tahun. Oleh karena itu, masukan dari legislatif menjadi bahan evaluasi krusial untuk perbaikan mendatang.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Setelah pembahasan yang konstruktif, kita telah mendengar pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD. Catatan dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti,” ujar Hendrik.
Ia menegaskan Pemprov akan mengevaluasi pencapaian kinerja secara menyeluruh guna memastikan target pembangunan tercapai sekaligus memetakan kendala dan solusinya. Meski mengakui tantangan pembangunan Maluku ke depan makin berat, ia optimistis hal itu bisa teratasi melalui kerja keras bersama.
“Tantangan ke depan makin berat, tetapi saya optimistis harapan selalu ada bagi mereka yang terus berusaha dan berjuang untuk Maluku,” tegasnya.
Untuk mewujudkan transformasi Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045, Hendrik menekankan krusialnya kemitraan erat antara Pemprov, DPRD, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat.
Pada kesempatan itu, ia juga mendorong dukungan DPRD untuk percepatan pembahasan dua agenda krusial mendatang: Ranperda Perubahan APBD TA 2026 dan Ranperda APBD TA 2027.
“Atas nama Pemerintah Daerah, saya mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku yang telah menyetujui Ranperda LPJ APBD TA 2025,” tambahnya.
Rapat paripurna ini turut dihadiri Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD Maluku, jajaran Forkopimda, Sekda Maluku, pimpinan perguruan tinggi, staf ahli, asisten Sekda, serta para kepala OPD lingkup Pemprov Maluku. (HT-01)
