Ombudsman Maluku Evaluasi Pelayanan Publik di Kabupaten Buru

- Penulis

Senin, 10 Agustus 2026 - 16:00 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

AMBON, HEADLINETIMUR.COM.– Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku mulai melaksanakan evaluasi pelayanan publik di Kabupaten Buru pada Senin (10/8/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026.

Evaluasi menyasar sektor-sektor pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, antara lain kesehatan, sosial, pendidikan, dan pekerjaan umum. Selain Pemerintah Kabupaten Buru, Ombudsman juga menilai instansi vertikal seperti Kepolisian Resor (Polres) Buru dan Kantor Pertanahan Kabupaten Buru.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamat, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas pelayanan sekaligus mencegah maladministrasi.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Penilaian ini memastikan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah maupun instansi terkait dapat memenuhi kebutuhan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Hasan.

Menurut Hasan, kualitas sektor pelayanan dasar berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penilaian tidak hanya berfokus pada kepatuhan aturan formal, tetapi juga menyoroti pengalaman langsung masyarakat sebagai pengguna layanan.

“Kami ingin melihat sejauh mana pelayanan tersebut dapat dirasakan masyarakat—apakah mudah diakses, memiliki kepastian prosedur dan waktu, serta bebas dari potensi maladministrasi,” tegasnya.

Rangkaian evaluasi ini dilaksanakan melalui beberapa tahap, yakni pengumpulan data dan informasi,
pemeriksaan dokumen formal, observasi langsung penyelenggaraan pelayanan, wawancara/komunikasi dengan penyelenggara layanan dan masyarakat.

Hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan rekomendasi Ombudsman RI dalam mendorong perbaikan berkelanjutan. Hasan menekankan bahwa evaluasi ini mengedepankan fungsi pencegahan (preventif).

“Penilaian ini tidak boleh berhenti pada lembar hasil evaluasi, tetapi harus menjadi bahan perbaikan nyata bagi penyelenggara. Muaranya adalah perubahan kualitas layanan yang terasa langsung oleh masyarakat,” tambah Hasan.

Kegiatan ini dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Melalui evaluasi ini, Ombudsman RI Maluku mendorong seluruh penyelenggara layanan publik di Kabupaten Buru untuk terus melakukan pembenahan demi mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, adil, dan berkualitas. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gubernur Maluku : Tak Ada Perlindungan bagi Aparatur yang Korupsi
Perkuat APIP, Wali Kota Ambon Tekankan Cegah Korupsi Sejak Dini
Wagub Maluku Minta Alur Konsultasi Perda Dipangkas
Pemkab SBT Usulkan Pinjaman Rp50 Miliar untuk Bangun Infrastruktur
KPK Soroti Celah Korupsi Pemprov Maluku di Pokir DPRD, Hibah, dan Pengadaan
Wagub Maluku Dorong Pejabat TNI-Polri Jadi Anak Adat
Pemkot Ambon Luncurkan Beta Mapan, Permudah Akses Kerja Sarjana Baru
Buka ICESAS 2026, Gubernur Maluku Dorong Riset dan Kolaborasi Berkelanjutan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:12 WIT

Gubernur Maluku : Tak Ada Perlindungan bagi Aparatur yang Korupsi

Kamis, 19 November 2026 - 17:55 WIT

Perkuat APIP, Wali Kota Ambon Tekankan Cegah Korupsi Sejak Dini

Kamis, 19 November 2026 - 16:57 WIT

Wagub Maluku Minta Alur Konsultasi Perda Dipangkas

Rabu, 18 November 2026 - 18:04 WIT

Pemkab SBT Usulkan Pinjaman Rp50 Miliar untuk Bangun Infrastruktur

Rabu, 18 November 2026 - 12:12 WIT

KPK Soroti Celah Korupsi Pemprov Maluku di Pokir DPRD, Hibah, dan Pengadaan

Berita Terbaru

Daerah

Operasi Pencarian Ditutup, Abdul Aziz Tidak Ditemukan

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:46 WIT