AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, memaparkan capaian, inovasi, dan arah kebijakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Maluku pada ajang Virtual Assessment TPAKD Award 2026.
Kegiatan penilaian daring bersama dewan juri nasional tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (28/7/2026).
Dalam paparannya, Wagub menyampaikan apresiasi kepada Tim Penilai yang telah menetapkan Maluku sebagai salah satu nominator TPAKD Award 2026. Menurutnya, capaian ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan komitmen Pemprov Maluku dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan di wilayah kepulauan.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini merupakan kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan program yang memberikan akses keuangan secara merata bagi masyarakat,” ujar Vanath.
Ia menjelaskan, perekonomian Maluku terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 4,56 persen pada 2025, disertai peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menjadi Rp33,65 juta.
Di saat yang sama, angka kemiskinan terus menurun berkat penguatan sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang menjadi basis program TPAKD.
Saat ini, TPAKD telah terbentuk 100 persen di Maluku, mencakup satu TPAKD tingkat provinsi dan 11 di kabupaten/kota. Sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), perbankan, dan para pemangku kepentingan menjadi kunci penyebaran layanan keuangan hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Capaian KUR dan Inovasi Baru 2026
Salah satu program unggulan (Champion Program) TPAKD Maluku tahun 2025 adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini sukses melampaui target, merealisasikan pembiayaan senilai Rp1,02 triliun kepada 21.840 debitur UMKM—jauh melampaui target awal sebanyak 3.000 debitur.
“Ke depan, kami terus mendorong penyaluran kredit agar lebih banyak menyasar pelaku usaha mikro dan super mikro. Dengan begitu, masyarakat kecil mendapat akses pembiayaan produktif dan terbebas dari jerat rentenir,” tegasnya.
Selain KUR, sepanjang 2025 TPAKD Maluku mencatat sejumlah capaian lain, seperti business matching UMKM, pembukaan ribuan rekening Simpanan Pelajar (SimPel), penambahan Agen Laku Pandai, pengembangan ekosistem keuangan komoditas pala, hingga perluasan jaminan sosial bagi pekerja rentan.
Memasuki 2026, Pemprov Maluku meluncurkan inovasi baru berupa pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih. Program kolaborasi TPAKD, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan lembaga jasa keuangan ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Pemprov Maluku juga mendorong pemerintah kabupaten/kota mereplikasi program kredit bersubsidi guna memberantas rentenir, seperti yang telah diterapkan di Kabupaten Maluku Tengah dan disusul Kota Tual.
Pendalaman Bersama Dewan Juri
Usai pemaparan, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pendalaman materi oleh Dewan Juri Virtual Assessment. Tim juri menggali berbagai aspek, mulai dari efektivitas, inovasi, keberlanjutan program, hingga strategi peningkatan inklusi keuangan di wilayah kepulauan.
Hadir mendampingi Wagub dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, Kepala OJK Provinsi Maluku Hermawan Biladi, Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku, Kepala Kanwil DJPb Maluku, Head Area PT BRI Cabang Ambon, Asisten I Setda, pimpinan OPD terkait, serta Tim TPAKD Maluku.
Sementara itu, Dewan Juri TPAKD Award 2026 terdiri dari perwakilan OJK, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Tony Blair Institute, dan akademisi. (HT-01)
