AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Provinsi Maluku tercatat sebagai salah satu daerah dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanjq Daerah (APBD) terendah hingga awal Juni 2026, yakni baru mencapai 11,46 persen dari total APBD Rp2,5 triliun.
Rendahnya realisasi APBD Provinsi Maluku tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bidang Koordinator Wilayah Zona Timur, Dr. Ribka Haluk, melakukan kunjungan kerja perdana ke Provinsi Maluku, Kamis (4/6/2026)
Kunjungan itu untuk memantau pelaksanaan program pembangunan daerah, memperkuat sinergi pusat-daerah, serta mendorong percepatan Program Strategis Nasional (PSN).
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Wamendagri, realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku tercatat sebagai yang terendah kedua secara nasional.
Ia mengingatkan bahwa rendahnya realisasi anggaran dapat menghambat perputaran ekonomi di daerah.
Karena itu, Kemendagri siap memberikan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk mempercepat proses administrasi dan pelaksanaan anggaran.
“Memasuki bulan Juni, realisasi anggaran harus terus dipacu. Kemendagri siap memberikan pendampingan penuh agar serapan anggaran berjalan optimal dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Bahas PSN dan Sektor Maritim
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2025 mencapai 5,44 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 5,34 persen.
Sementara itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 15,78 persen pada 2024 menjadi 15,25 persen pada 2025.
Gubernur juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Dari 68 indikator Program Strategis Nasional yang menjadi target pemerintah pusat, Maluku telah merealisasikan 60 indikator atau mencapai 88 persen.
Capaian tersebut mencakup berbagai program prioritas seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, pembangunan rumah rakyat, penyaluran cadangan beras pemerintah, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program Makan Bergizi Gratis, peningkatan akses pendidikan, hingga pembentukan koperasi di 1.235 desa dan kelurahan.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga meminta dukungan Kemendagri untuk mempercepat sejumlah proyek strategis yang dinilai mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi Maluku, yakni pembangunan Maluku Integrated Port sebagai bagian dari Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu, akselerasi pengembangan Blok Masela, dan penyelesaian pembangunan Bendungan Wayapu.
Menanggapi paparan tersebut, Wamendagri memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Maluku dalam mengimplementasikan program-program prioritas nasional.
Ia menegaskan, bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrem serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Menurutnya, Maluku memiliki potensi besar di sektor maritim yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah maupun nasional.
Potensi perikanan, budidaya kelautan, hingga komoditas bernilai tinggi seperti mutiara perlu terus dikembangkan secara optimal agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
“Sektor maritim Maluku memiliki keunggulan yang luar biasa. Potensi di atas laut maupun di bawah laut harus dikelola secara maksimal sehingga mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wamendagri. (HT-01)
