AMBON, HEADLINETIMUR.COM — Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk memberikan perhatian serius terhadap pemerataan layanan dasar. Pasalnya, masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses listrik, air bersih, telekomunikasi, pendidikan, serta kesehatan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku, Yunus Serang, menegaskan bahwa pemerataan layanan dasar wajib menjadi fokus utama pemerintah.
Menurut Yunus, pembangunan di Maluku tidak boleh terpusat di wilayah perkotaan atau pusat pertumbuhan ekonomi semata. Pemprov harus memastikan masyarakat di pulau-pulau kecil, wilayah terluar, dan kawasan perbatasan juga mendapatkan pelayanan dasar yang layak.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Fraksi Golkar meminta pemerintah mempercepat pemerataan pelayanan listrik, air bersih, telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Yunus kepada wartawan di Ambon, Jumat (28/8/2026).
Ia menilai akses terhadap pelayanan dasar merupakan komponen vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Khusus bagi Maluku yang berkarakteristik kepulauan, kondisi geografis tidak boleh dijadikan alasan terhambatnya pemerataan pembangunan.
“Pemerintah perlu memiliki strategi khusus untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan kondisi wilayah yang tersebar di banyak pulau,” kata Yunus.
Selain layanan dasar, Fraksi Golkar mendorong penguatan konektivitas laut, udara, dan darat. Konektivitas yang memadai menjadi fondasi penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta mendukung aktivitas ekonomi antarpulau.
“Pembangunan wilayah kepulauan, pulau-pulau kecil, wilayah terluar, dan daerah perbatasan harus menjadi prioritas,” tuturnya.
Yunus menambahkan, pemerataan infrastruktur dan pelayanan dasar berbanding lurus dengan upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Oleh karena itu, setiap program pembangunan yang didanai APBD harus dialokasikan tepat sasaran guna menjawab kebutuhan masyarakat di daerah terisolasi.
Fraksi Golkar berharap rekomendasi ini tidak sekadar menjadi catatan formalitas dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD, melainkan benar-benar ditindaklanjuti dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan berikutnya.
“Kebijakan pembangunan jangan hanya berorientasi pada capaian administratif, tetapi harus benar-benar menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Yunus.
Ia memastikan Fraksi Golkar akan terus menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah, sekaligus mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat.
“Yang baik akan kita dukung, yang belum baik kita koreksi, dan yang perlu diperbaiki akan terus kita ingatkan. Semuanya demi kemajuan Maluku,” pungkasnya. (HT-01)
