AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Sebanyak 100 personel Satuan Brimob Polda Maluku menjalani pelatihan intensif Penanganan Huru Hara (PHH) di Lapangan Mapolda Maluku.
Latihan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi situasi bereskalasi tinggi, khususnya dalam pengendalian massa.
Kapolda Maluku, Irjen Pol. Dadang Hartanto, yang memantau langsung latihan tersebut, memberikan arahan tegas mengenai pentingnya profesionalisme di lapangan.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Kapolda menegaskan bahwa setiap tindakan kepolisian wajib berlandaskan hukum dan mengedepankan pendekatan humanis.
“Polri adalah civilian police. Setiap tindakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Irjen Pol. Dadang Hartanto.
Sebagai garda terdepan dalam menangani kejahatan berintensitas tinggi, Satuan Brimob dituntut mampu bertindak cepat dan tegas, namun tetap proporsional.
Kapolda mengingatkan agar penggunaan kekuatan di lapangan selalu disesuaikan dengan tingkat ancaman dan tidak melampaui batas regulasi yang berlaku.
Salah satu poin penting yang disampaikan adalah pentingnya membedakan antara tindakan tegas terukur dengan kekerasan yang melanggar prosedur.
Untuk mendukung transparansi ini, setiap personel kini mulai dibekali dengan body camera (kamera tubuh).
“Penggunaan body camera ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan di lapangan,” tambahnya.
Latihan teknis ini dipandu oleh empat instruktur internal Brimob. Melalui simulasi ini, personel diharapkan tidak hanya siap secara fisik dan taktis, tetapi juga mental dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai dinamika keamanan terkini.
Menjaga Keseimbangan Ketegasan dan HAM
Kapolda melanjutkan, pelatihan PHH yang digelar Polda Maluku merupakan langkah krusial dalam memitigasi potensi gangguan keamanan.
Namun, di era keterbukaan informasi, kata Kapolda, tantangan terbesar aparat bukan sekadar kesiapan teknis, melainkan konsistensi dalam menjaga keseimbangan antara ketegasan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Olehnya itu, pendekatan humanis menjadi sangat relevan. Penanganan massa sering kali menjadi sorotan tajam publik, terutama jika terjadi tindakan represif yang berlebihan.
Kapolda menambahkan, publik berharap pelatihan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan motor transformasi Polri menuju institusi yang profesional, modern, dan adil.
“Pelatihan PHH harus menjadi bagian dari transformasi Polri agar semakin dipercaya masyarakat,” pungkas Kapolda. (HT-01)
