AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan 25 tersangka dalam kasus pertambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.
Pengumuman skala besar ini disampaikan langsung dalam konferensi pers di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (25/6/2026) yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda Maluku, termasuk Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) ESDM, Jefry Huwae, menjelaskan bahwa penetapan puluhan tersangka ini dilakukan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Gakkum ESDM melakukan serangkaian penyelidikan mendalam dan gelar perkara bersama Bareskrim Polri.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Dari total tersangka tersebut, aparat telah mengamankan 12 orang yang terdiri dari 11 warga negara asing (WNA) berkebangsaan China dan satu orang warga negara Indonesia (WNI). Sedangkan 13 tersangka lainnya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).
“Proses penegakan hukum di Gunung Botak dipastikan akan terus berlanjut untuk mendalami keterlibatan aktor intelektual maupun pihak lain dalam aktivitas ilegal tersebut,”ujar Jefry.
Menurut Jefry, Pemerintah pusat mengapresiasi penertiban kali ini karena dinilai jauh lebih efektif dibandingkan upaya-upaya sebelumnya yang bergulir sejak 2011 namun tidak pernah tuntas.
Keberhasilan menurunkan tensi aktivitas ilegal secara signifikan di kawasan tersebut tidak lepas dari optimalisasi kerja keras serta komitmen penuh Pangdam XV/Pattimura dan Kapolda Maluku di lapangan.
Dukungan kuat pemerintah pusat terhadap Pemerintah Provinsi Maluku diwujudkan secara nyata lewat penegakan hukum yang tegas.
Salah satunya melalui pergerakan Satuan Tugas Penataan Koridor Hukum (Satgas PKH) yang telah diterjunkan langsung ke kawasan Gunung Botak guna memastikan kepatuhan hukum di sektor pertambangan lokal.
Dalam kesempatan yang sama, Pangdam XV/Pattimura menegaskan bahwa operasi penindakan ini merupakan bagian integral dari misi Satgas PKH yang berfokus pada penataan wilayah dari praktik-praktik yang merusak daerah. (HT-01)
