AMBON, HEADLINETIMUR.COM. — Membaiknya kinerja ekonomi Maluku pada triwulan IV-2025 memicu optimisme Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Maluku.
Meski dibayangi keterbatasan fiskal dan gejolak geopolitik global, pembangunan daerah diyakini akan terus berkembang berkat sinergi antara Pemerintah Daerah dan dunia usaha.
Wakil Ketua Umum Koordinasi Perekonomian Kadin Maluku, Tammat R. Talaohu, menyatakan bahwa tren positif ini menjadi modal dasar untuk merancang pembangunan yang lebih progresif pada paruh pertama 2026.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Perbaikan berbagai indikator makroekonomi pada triwulan IV-2025 sangat membesarkan hati. Semua ini dicapai justru di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah,” ujar Tammat kepada media di Ambon, Rabu (18/2/2026).
Berdasarkan data yang dipaparkan, sejumlah indikator penting menunjukkan tren positif.
Angka kemiskinan turun menjadi 15,25 persen atauberkurang 0,13 persen, Pengangguran Terbuka menurun ke angka 6,11 persen dari sebelumnya 6,27 persen, dan Gini Ratio atau Tingkat ketimpangan membaik, turun menjadi 0,228 poin dari sebelumnya 0,249.
“Rata-rata terjadi perbaikan pada indikator makroekonomi daerah. Ini hasil kerja keras lintas sektor, mulai dari pemerintah, pihak swasta, hingga masyarakat. Kinerja ini harus ditingkatkan agar Maluku bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Indonesia,” lanjutnya.
Tammat menambahkan, di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa, Kadin yakin Maluku mampu mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil maupun spiritual.
Strategi Fiskal dan RUU Daerah Kepulauan
Sebagai analis ekonomi, Tammat memproyeksikan ekonomi Maluku 2026 tetap cerah, terutama jika pengajuan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) disetujui oleh Kementerian Keuangan.
“Jika pinjaman tersebut terealisasi, ruang fiskal akan lebih longgar. Namun, kami berharap penggunaannya dilakukan secara hati-hati, proporsional, transparan, dan akuntabel agar menjadi insentif ekonomi yang efektif bagi pembangunan,” tegasnya.
Selain faktor fiskal, Kadin Maluku juga mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.
Menurutnya, regulasi ini adalah “kunci emas” bagi Maluku untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia Timur.
“Peta perjuangan RUU Daerah Kepulauan yang dimotori Gubernur Hendrik Lewerissa perlu didukung secara kolektif. Ini adalah sarana vital untuk menyeimbangkan neraca fiskal daerah melalui kebijakan transfer pusat yang lebih adil,” pungkas Tammat. (ZAP)
