AMBON, HEADLINETIMUR. COM —
Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Seram Bagian Barat (DPD KNPI SBB) menyelenggarakan kegiatan bertajuk “MIP Failed – Buka Puasa Bersama dan Diskusi Pemuda SBB di Kota Ambon” yang berlangsung di Graha Ambon Ekspres, Kota Ambon, Rabu (4/2/2026).
Kegiatan ini mengangkat tema “Evaluasi Gagalnya Maluku Integrated Port (MIP) di SBB dan Konsolidasi Pemuda untuk Arah Pembangunan Maluku yang Berkeadilan” sebagai ruang refleksi bersama sekaligus mempererat silaturahmi pemuda SBB di bulan suci Ramadan.
Hadir sebagai narasumber Juru Bicara Pemprov Maluku Kasrul Selang, Sekretaris Daerah Kabupaten SBB Alvin Tuasun, akademisi Universitas Pattimura Paulus Koritelu, dan anggota DPRD Maluku Alhidayat Wajo.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPD KNPI SBB, Muhammad Fahrul Kaisuku, menyampaikan bahwa rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) MIP di Waesarisa, Kabupaten SBB sebelumnya diharapkan menjadi salah satu proyek strategis yang mampu memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membuka peluang investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat.
Menurutnya, meskipun hingga saat ini realisasi MIP di SBB belum terwujud, hal tersebut perlu disikapi secara bijak dan konstruktif melalui dialog serta penguatan partisipasi publik.
“Kami memahami bahwa dinamika kebijakan pembangunan memiliki berbagai pertimbangan strategis. Namun sebagai bagian dari masyarakat, pemuda merasa penting untuk terus mengikuti, mengkaji, dan memberikan masukan agar arah pembangunan tetap sejalan dengan harapan masyarakat,” ujar Fahrul.
Ia menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar membahas proyek yang belum terealisasi, tetapi menjadi momentum membangun kesadaran kolektif pemuda tentang pentingnya konsistensi perencanaan pembangunan serta pemerataan infrastruktur di Maluku, khususnya di Seram Bagian Barat.
Melalui diskusi yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, para peserta yang terdiri dari pemuda SBB di Ambon, organisasi kepemudaan, mahasiswa, serta tokoh masyarakat, menyampaikan pandangan dan aspirasi secara terbuka dan konstruktif.
Beberapa poin penting yang mengemuka dalam forum tersebut antara lain, pentingnya komunikasi publik yang lebih terbuka terkait arah pembangunan strategis daerah.
Perlunya evaluasi bersama terhadap dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan pembangunan, penguatan peran pemuda sebagai mitra dialog pemerintah dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan serta
konsolidasi pemuda SBB sebagai langkah membangun gerakan kepemudaan yang solid dan terarah.
Sebagai tindak lanjut dari forum diskusi ini, DPD KNPI SBB akan merumuskan dan menyampaikan rekomendasi resmi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat serta Pemerintah Provinsi Maluku.
Keputusan Sudah Bulat, Pemda SBB Masih Berharap
Sementara itu, Jubir Pemprov Maluku
Kasrul Selang menjelaskan bahwa aspirasi untuk memiliki pelabuhan terintegrasi di Maluku telah diperjuangkan lintas generasi kepemimpinan.
Kehadiran infrastruktur ini dinilai krusial untuk memacu konektivitas dan mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan.
Alasan utama perlunya pelabuhan terpadu adalah kondisi geografis Maluku yang berbasis kepulauan. Saat ini, Maluku hanya bergantung pada satu titik pusat, yakni Pelabuhan Ambon.
Keterbatasan ini berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Biaya logistik kita jauh lebih tinggi, bahkan bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi.
*Kita butuh sebuah hub di Indonesia Timur untuk memangkas rantai distribusi tersebut,” kata Kasrul.
Sebagai contoh, ia menyebutkan peran strategis Pertamina di Wayame yang selama ini menjadi pemasok energi bahkan hingga ke Ternate. Pola distribusi terintegrasi seperti inilah yang ingin diperluas skalanya.
Kasrul menegaskan cita-cita ini bukanlah barang baru. Rekam jejak perjuangan masyarakat dan pemerintah daerah Maluku untuk mewujudkan harapan mulai dari mulai dari Lumbung Ikan Nasional (LIN), Ambon New Port (ANP) hingga MIP.
Pada era Gubernur Karel Albert Ralahalu, kata Kasrul, digagas konsep Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang memimpikan seluruh pelabuhan perikanan di Maluku terkoneksi dengan baik.
Gagasan besar itu hampir menemui titik terang, namun pada akhirnya tidak disetujui oleh Pemerintah pusat dengan berbagai alasan teknis dan anggaran yang membuat masyarakat Maluku kecewa.
LIN gagal, muncul ide pengembangan Pelabuhan Yos Sudarso menjadi pelabuhan integrasi, yang kemudian melahirkan konsep Ambon New Port (ANP) dengan skala yang jauh lebih besar. Gagasan ini dimulai pada masa
Gubernur Said Assagaff.
Perjuangan ANP dilanjutkan lebih intens pada era Gubernur Murad Ismail, dengan penetapan lokasi di antara Desa Waai dan Liang. Bahkan, proyek ini selangkah lagi disetujui Pempus, tapi pada akhirnya gagal juga diwujudkan dengan alasan lokasinya rawan gempa bumi.
Kini, di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wagub Abdullah Vanath, kata Kasrul,
visi tersebut bergeser menjadi Maluku Integrated Port (MIP).
Bahkan sebelum dilantik, keduanya telah berkoordinasi dengan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mendorong proyek ini.
Awalnya, lokasi sementara diusulkan berada di Waesarissa, Seram Bagian Barat (SBB). Namun, berdasarkan kajian awal dan kunjungan konsorsium di bawah Bank Dunia, terdapat pertimbangan teknis yang berbeda.
“Pihak Bank Dunia lebih sepakat jika lokasinya tetap berada di Ambon. Pertimbangannya adalah Ambon sudah memiliki infrastruktur pendukung yang terkoneksi. Meskipun awalnya didorong ke Pulau Seram, pemerintah pusat kini sedang mencari skema pembiayaan yang paling tepat, lanjutnya.
Bagi Pemerintah Provinsi Maluku, lanjut Kasrul, lokasi spesifik bukanlah hambatan utama selama proyek tersebut terealisasi di bumi raja-raja.
Fokus utama MIP nantinya akan mencakup tiga sektor strategis, yakni
Pelabuhan Perikanan untuk mendukung potensi maritim,
terminal energi/minyak, dan terminal logistik/barang.
“Bagi kami, yang terpenting adalah fasilitas ini (MIP) ada di Maluku. Manfaatnya sangat besar bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan keadilan harga dan pertumbuhan ekonomi,” tutup mantan Sekda Maluku itu.
Sekda SBB Alvin Tuasuun mengatakan, pada prinsipnya, Pemkab SBB dan seluruh elemen masyarakat sangat senang dan menaruh harapan yang sangat besar karena mandat proyek ini sangat luar biasa bagi kemajuan daerah.
Namun, pihaknya menyadari bahwa MIP merupakan PSN. Keputusan akhirnya tidak hanya berada di tangan daerah, tetapi juga Pemerintah Pusat (Pempus) melalui berbagai pertimbangan ilmiah dan strategis.
Meski Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyatakan, lokasi MIP telah dipindahkan dari Waesarisa ke Pulau Ambon berdasarkan kajian ilmiah dari konsorsium yang dikomandoi Bank Dunia, kata Alvin, hal itu tidak menyurutkan perjuangan dan harapan masyarakat SBB.
Harapan tersebut disampaikan saat Pemkab SBB bertemu Gubernur Maluku sekitar dua pekan lalu.
“Pemkab SBB telah bertemu dengan Gubernur Maluku untuk menyampaikan aspirasi agar MIP tetap berlokasi di Waesarisa. Hal ini didasari atas dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat yang kini tinggal menunggu kepastian,”tegas Alvin.
Alvin menegaskan bahwa selama belum ada keputusan final dari pusat, Pemkab SBB akan terus memperjuangkan lokasi tersebut.
Bahkan kata Alvin, Pemkab SBB tengah mempersiapkan lembaga serta produk lokal agar mampu bersaing dan berkontribusi jika MIP resmi dibangun di SBB. Kehadiran pelabuhan Tol Laut di wilayah tersebut juga menjadi nilai tambah strategis.
“Kami terus berupaya maksimal. Dengan adanya infrastruktur pendukung seperti Tol Laut, SBB sangat siap menyambut kehadiran proyek strategis ini,” pungkasnya. (HT-01)
