AMBON, HEADLINETIMUR.COM– Praktisi pelabuhan senior sekaligus tokoh pengembang terminal peti kemas nasional, Johny Rondonuwu, mengeluarkan peringatan keras terkait rencana pembangunan Maluku Integrated Port (MIP).
Ia meminta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk tidak memaksakan pembangunan pelabuhan terintegrasi di Pulau Seram yang dinilai tidak layak secara teknis dan berisiko menjadi proyek mangkrak berikutnya.
Johny menegaskan bahwa kebijakan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk melakukan studi kelayakan (feasibility study) ulang adalah langkah penyelamatan ekonomi daerah yang tepat.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Johny, studi kelayakan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen vital dalam pembangunan infrastruktur.
Berdasarkan hasil kajian lembaga independen yang berpengalaman di bidang pelayaran, lokasi di Waisarisa, Pulau Seram, dinyatakan tidak layak.
“Di negara maju, ketika studi kelayakan menyatakan tidak layak, proyek dihentikan. Tidak ada perdebatan politik. Memaksakan proyek yang secara data tidak layak sama saja dengan menggali kubur bagi ekonomi Maluku sendiri,” tegas Johny dalam keterangannya, Rabu (25/3).
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah konsep “Integrated” atau integrasi moda transportasi.
Johny menjelaskan bahwa satu-satunya bandara komersial yang layak di Maluku saat ini adalah Bandara Pattimura yang terletak di Pulau Ambon.
Jika MIP dipaksakan di Pulau Seram, akan terjadi fenomena double handling (bongkar muat ganda) yang sangat mahal.
Alur logistik dari Seram ke Ambon yang dipisahkan lautan akan mengakibatkan penambahan rantai distribusi dari truk – pelabuhan – kapal penyeberangan – truk – bandara.
Selain itu, risiko kerusakan komoditas segar (perishable goods) seperti tuna, dan pembengkakan biaya yang drastis.
“Double handling adalah pembunuh efisiensi dan daya saing. Ini akan memakan margin keuntungan petani dan nelayan kita,” tambah Johny.
Dalam analisisnya, Johny memaparkan simulasi biaya logistik per ton untuk komoditas ekspor yakni
komponen biaya dengan skenario MIP di Seram dan di Pulau Ambon dengan selisih atau efisiensi mencapai Rp 6.500.000 / ton.
Menurut Johny, jika Maluku mengekspor 20.000 ton ikan per tahun, pemaksaan lokasi di Seram berpotensi menimbulkan kerugian logistik hingga Rp 130 miliar per tahun yang harus ditanggung oleh nelayan dan eksportir lokal.
Bayang-bayang Kegagalan Bandara Kertajati
Johny juga mengingatkan agar Maluku tidak mengulangi kesalahan Bandara Kertajati di Jawa Barat.
Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka, yang dibangun dengan biaya Rp2,6 triliun, dinilai gagal beroperasi optimal karena sepi penumpang, kerugian operasional hingga Rp60 miliar per tahun, dan penghentian penerbangan domestik pada Juni 2025.
Penyebab utamanya adalah lokasi yang jauh dari Bandunh sebagai pusat ekonomi, konektivitas darat yang minim, dan pergeseran pasar.
Ia memprediksi jika MIP di Seram tetap dipaksakan, perusahaan pelayaran global (shipping line) seperti Maersk atau MSC tidak akan mau singgah karena tingginya biaya operasional.
“Jangan sampai kita membangun monumen kesombongan yang megah tapi sepi. Dermaga panjang dan ‘gantry crane’ modern hanya akan jadi hiasan jika kapal besar tidak datang. Akhirnya, rakyat hanya diwarisi utang pembangunan selama 30 tahun,” ujarnya.
Ia menutup dengan ajakan agar masyarakat mendukung keputusan berbasis data demi keberlangsungan ekonomi jangka panjang.
“MIP harus dibangun, tapi harus di lokasi yang benar-benar mengintegrasikan laut dan udara secara efisien agar produk Maluku bisa bersaing di pasar global,”pungkasnya. (HT-01)
