AMBON,HEADLINETIMUR.COM – Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pattimura, Prof. Dominggus Malle, menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka kuliah umum bertema “Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Pemenuhan Layanan Dasar, dan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) di Aula Rektorat Universitas Pattimura, Rabu (29/4/2026).
Dalam sambutannya, Prof. Malle menyoroti karakteristik geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan dominasi perairan.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan alokasi anggaran pembangunan yang proporsional.
“Tantangan kemiskinan di Maluku tidak dapat disamakan dengan wilayah lain. Kita menghadapi keterbatasan akses, kendala distribusi sumber daya, serta persoalan konektivitas antarwilayah yang masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan kesejahteraan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa isu kemiskinan harus dilihat secara komprehensif, melampaui angka statistik.
Meski sebagian masyarakat mulai memiliki akses teknologi, hal tersebut belum diiringi peningkatan produktivitas dan akses pasar yang memadai.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang kontekstual, termasuk penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang adaptif terhadap kondisi daerah.
Prof. Malle berharap forum akademik ini mampu memicu daya kritis mahasiswa untuk menghasilkan solusi berbasis riset.
Kesenjangan Wilayah dan Perlindungan Adaptif
Sementara itu, Dekan FEB Unpatti, Prof. Dr. Teddy Christianto Leasiwal, mengatakan kuliah umum ini adalah momentum krusial bagi akademisi untuk memperkuat peran dalam pembangunan daerah.
Ia menggarisbawahi fakta bahwa angka kemiskinan di Maluku masih berada di atas rata-rata nasional, dengan konsentrasi tertinggi di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Kesenjangan antarwilayah, terutama pada akses layanan dasar seperti listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan, masih menjadi tantangan serius.
“Kondisi geografis kepulauan juga membuat Maluku rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Karena itu, kita butuh kebijakan perlindungan sosial yang adaptif. Program pemerintah tidak boleh hanya bersifat responsif, tetapi harus antisipatif terhadap risiko yang dihadapi masyarakat pesisir,” jelas Prof. Teddy.
Menutup arahannya, Dekan mengajak seluruh sivitas akademika untuk berkontribusi nyata melalui riset dan pengabdian masyarakat agar pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan nasional yang tepat sasaran bagi dinamika sosial-ekonomi di daerah. (HT-01)
