AMBON, HEADLINETIMUR.COM.–
Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan groundbreaking Proyek LNG Blok Masela yang telah dilaksanakan pada 16 Juli 2026.
Peresmian pembangunan proyek strategis nasional tersebut dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom dari Istana Kepresidenan dan dihadiri langsung di lokasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, beserta jajaran pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.
Wakil Sekretaris Jenderal III DPP ISPIKANI, Amrullah Usemahu menilai bahwa dimulainya pembangunan LNG Blok Masela merupakan tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka peluang percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, khususnya Provinsi Maluku.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mengapresiasi dimulainya pembangunan LNG Blok Masela sebagai proyek strategis nasional yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku. Namun demikian, pembangunan sektor migas harus berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat pesisir,” ujar Amrullah, Sabtu (18/7/2026).
Menurutnya, wilayah Laut Arafura dan sekitarnya merupakan salah satu kawasan perikanan produktif di Indonesia (The Golden Fishing Ground) .
Oleh karena itu, pengembangan industri migas perlu disinergikan dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan agar kedua sektor dapat tumbuh secara bersama-sama.
Amrullah menjelaskan bahwa kehadiran LNG Blok Masela tidak hanya akan memberikan kontribusi terhadap sektor energi, tetapi juga berpotensi menjadi katalis bagi pengembangan industri perikanan apabila dikelola melalui pendekatan ekonomi biru (blue economy).
“Pembangunan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, jalan, jaringan listrik, serta fasilitas logistik yang hadir melalui proyek ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat rantai pasok perikanan. Industri pengolahan hasil perikanan, cold storage, pabrik es, hingga sentra hilirisasi dapat berkembang lebih cepat apabila memperoleh dukungan energi dan infrastruktur yang memadai,” jelasnya.
Selama ini, salah satu kendala pengembangan industri perikanan di Maluku adalah masalah energi, sehingga Unit Pengolahan Ikan (UPI) masih terpusat di pulau Jawa.
Industri harusnya dekat dengan lokasi bahan baku sehingga dengan adanya blok masela ini pasti akan memperkuat pasokan energi bagi industri perikanan yang merata di sekitar kepulauan Maluku
Di sisi lain, Amrullah mengingatkan pentingnya mitigasi terhadap potensi dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul akibat aktivitas migas, seperti pembatasan ruang tangkap nelayan, gangguan terhadap habitat ikan, maupun risiko pencemaran laut.
“Keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari besarnya investasi dan produksi gas, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kelestarian ekosistem laut serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. Perlindungan lingkungan, pengawasan kualitas perairan, penataan ruang laut, serta pemberdayaan nelayan harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan proyek” tegasnya.
Amrullah juga mendorong agar pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan organisasi profesi membangun kolaborasi dalam merancang program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berorientasi pada penguatan sektor perikanan, peningkatan kapasitas nelayan, pengembangan budidaya laut, hingga hilirisasi produk perikanan.
“Blok Masela harus menjadi simbol bahwa pembangunan energi dan pembangunan kelautan perikanan tidak saling meniadakan, melainkan saling menguatkan. Jika dikelola dengan prinsip keberlanjutan, proyek ini dapat menjadi contoh nyata integrasi antara ketahanan energi nasional dan penguatan ekonomi biru Indonesia,” pungkas Amrullah.
Melalui momentum groundbreaking LNG Blok Masela, Kami berharap Maluku tidak hanya menjadi lumbung energi nasional, tetapi juga berkembang sebagai pusat industri kelautan dan perikanan modern yang berdaya saing, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara inklusif. (HT-01)
