Kawal RUU Daerah Kepulauan di Ambon, Alimudin Kolatlena Tekankan Pentingnya Political Will Pemerintah

- Penulis

Senin, 20 Juli 2026 - 12:21 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan, Alimudin Kolatlena saat menyampaikan pendapat pada rapat dalam pertemuan Pansus dan Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan bersama Pemerintah Provinsi Maluku serta Bupati dan Wali Kota se-Maluku, di lantai 7 kantor Gubernur Maluku, Senin (20/7/2026). (Foto : Headlinetimur.com)

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan, Alimudin Kolatlena saat menyampaikan pendapat pada rapat dalam pertemuan Pansus dan Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan bersama Pemerintah Provinsi Maluku serta Bupati dan Wali Kota se-Maluku, di lantai 7 kantor Gubernur Maluku, Senin (20/7/2026). (Foto : Headlinetimur.com)

AMBON, HEADLINETIMUR.COM — Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan, Alimudin Kolatlena, menyatakan optimismenya terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan menjadi undang-undang.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pertemuan Pansus dan Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan di lantai 7 kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (20/7/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Pansus, Mercy Barends, didampingi Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.

Rapat ini dihadiri anggota Pansus dan Tim Kerja DPD RI, Bupati dan Walikota se-Maluku, pimpinan perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aktivis di Maluku.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam kesempatan tersebut,Alimudin menjelaskan bahwa RUU ini mulanya diusulkan untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Proses administrasi kemudian berjalan cepat hingga diterbitkannya surat Presiden pada Januari 2026.

“Pimpinan DPR menyurati Presiden pada November 2025, dan di Januari 2026 Presiden mengeluarkan surat balasan serta menugaskan delapan kementerian untuk membahas RUU ini bersama DPR. Prosesnya berjalan sangat cepat,” ujar Alimudin.

Ia menambahkan, seluruh fraksi di DPR RI yang berjumlah delapan fraksi telah menyatakan persetujuan dan dukungan penuh untuk membahas RUU Daerah Kepulauan

Sementara itu, pihak pemerintah melalui Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Hukum juga menyampaikan persetujuan dengan catatan perlu dilakukan harmonisasi.

“Pemerintah menyetujui dengan catatan penyelarasan dan sinkronisasi terhadap undang-undang yang sudah berlaku saat ini. Kita tahu undang-undang yang ada belum berdampak signifikan bagi daerah kepulauan, karena itu RUU ini dirancang sebagai lex specialis,” tegasnya.

Alimudin mengapresiasi kerja sama yang solid antara tim Pansus DPR RI, DPD RI, serta jajaran pimpinan daerah dan akademisi. Ia juga mengibaratkan kelincahan pergerakan tim dalam mengawal RUU ini seperti strategi permainan sepak bola yang cepat dan akurat.

Mengingat perjalanan RUU ini telah melalui proses panjang selama puluhan tahun, Alimudin berharap komitmen politik antara DPR dan pemerintah pusat dapat segera membuahkan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.

“Jika ada titik temu antara DPR dan pemerintah pusat, insya Allah RUU Daerah Kepulauan ini dapat segera kita sahkan menjadi undang-undang,” pungkas anggota Fraksi Gerindra dari daerah pemilihan Maluku tersebut. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Cegah Masalah Hukum, DPRD Maluku Minta Izin Jalan di Hutan Lindung Dituntaskan
Pemkot Ambon Pasang Target Ekonomi 6,69 Persen pada 2027, Fokus Kejar Kemandirian Fiskal
Atasi Kendala Geografis Kepulauan, DPRD Maluku Matangkan Ranperda Pelayanan Publik yang Adaptif
Ketua DPRD Ambon : Pokir Bukan Sekadar Daftar Keinginan Politik 
Penumpang Kapal Feri Waipirit-Liang Lompat ke Laut, Masih Dicari Tim SAR
Kinerja 4 OPD Menunjukkan Progres Positif, DPRD Maluku Tetap Lakukan Evaluasi
Rovik: Pembangunan di DAS Waitomu Wajib Patuhi Ketentuan Hukum
Dukung Penghentian Proyek DAS Waitomu, Ketua DPRD Maluku: Niat Baik Harus Taat Hukum

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 14:52 WIT

Cegah Masalah Hukum, DPRD Maluku Minta Izin Jalan di Hutan Lindung Dituntaskan

Selasa, 17 November 2026 - 20:58 WIT

Pemkot Ambon Pasang Target Ekonomi 6,69 Persen pada 2027, Fokus Kejar Kemandirian Fiskal

Senin, 16 November 2026 - 12:06 WIT

Atasi Kendala Geografis Kepulauan, DPRD Maluku Matangkan Ranperda Pelayanan Publik yang Adaptif

Minggu, 15 November 2026 - 17:58 WIT

Ketua DPRD Ambon : Pokir Bukan Sekadar Daftar Keinginan Politik 

Minggu, 15 November 2026 - 17:54 WIT

Penumpang Kapal Feri Waipirit-Liang Lompat ke Laut, Masih Dicari Tim SAR

Berita Terbaru

Nasional

Yusril Ngaku Siap Jadi Wapres Jika Ditunjuk Prabowo

Minggu, 22 Nov 2026 - 17:49 WIT

Daerah

Operasi Pencarian Ditutup, Abdul Aziz Tidak Ditemukan

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:46 WIT