DPRD Maluku Minta APBD Perubahan 2026 Disusun Sesuai Kemampuan Fiskal

- Penulis

Jumat, 18 September 2026 - 06:56 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menyerahkan dokumen KUA-PPAS perubahan APBD Provinsi Maluku tahun 2026, yang diterima Wakil ketua DPRD Asis Sangkala dan Fauzan Rahawarin saat rapat paripurna di kantor DPRD Maluku, Karang Panjang Ambon, Kamis ( 17/09/2026).

Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menyerahkan dokumen KUA-PPAS perubahan APBD Provinsi Maluku tahun 2026, yang diterima Wakil ketua DPRD Asis Sangkala dan Fauzan Rahawarin saat rapat paripurna di kantor DPRD Maluku, Karang Panjang Ambon, Kamis ( 17/09/2026).

AMBON, HEADLINETIMUR.COM — Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026 harus disesuaikan dengan kondisi riil kemampuan fiskal daerah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Kamis (17/9/2026).

Sangkala menjelaskan, dokumen yang telah diserahkan pemerintah daerah selanjutnya akan dibahas bersama DPRD sesuai mekanisme yang berlaku. Dokumen ini nantinya ditetapkan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2026.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Selanjutnya dokumen tersebut akan dibahas sesuai mekanisme yang berlaku, guna penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” ujar Sangkala.

Dalam proses tersebut, kata Sangkala, DPRD akan mencermati secara menyeluruh perkembangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, termasuk asumsi yang mendasari kebijakan anggaran. Kondisi fiskal dinilai menjadi faktor penentu ruang gerak pemerintah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Karena itu, di tengah keterbatasan kemampuan fiskal, DPRD dan pemerintah daerah dituntut melakukan efisiensi secara cermat dan tepat. Pengelolaan anggaran wajib memperhatikan skala prioritas serta tingkat urgensi kebutuhan masyarakat.

“Dalam situasi kemampuan fiskal yang minim, kita harus melakukan efisiensi secara cermat dan tepat. Setiap kebijakan pengelolaan anggaran harus memperhatikan skala prioritas, urgensi kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembahasan perubahan KUA-PPAS bukan sekadar penyesuaian angka dalam struktur APBD, melainkan penentuan arah kebijakan pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Pada kesempatan yang sama, Sangkala turut mengapresiasi sinergi dan kemitraan yang terjalin baik antara eksekutif dan legislatif. Ia berharap hubungan tersebut terus terjaga selama proses pembahasan APBD Perubahan 2026 demi kemajuan Provinsi Maluku.

“Atas nama DPRD dan masyarakat Maluku, kami menyampaikan terima kasih atas hubungan kemitraan yang terjalin dengan baik. Kiranya langkah bersama ini membawa perubahan positif bagi perkembangan dan kemajuan Maluku tercinta,” pungkasnya. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketua DPRD Ambon : Pokir Bukan Sekadar Daftar Keinginan Politik 
Penumpang Kapal Feri Waipirit-Liang Lompat ke Laut, Masih Dicari Tim SAR
Kinerja 4 OPD Menunjukkan Progres Positif, DPRD Maluku Tetap Lakukan Evaluasi
Rovik: Pembangunan di DAS Waitomu Wajib Patuhi Ketentuan Hukum
Dukung Penghentian Proyek DAS Waitomu, Ketua DPRD Maluku: Niat Baik Harus Taat Hukum
Alimudin Kolatlena Dorong Pengesahan RUU Daerah Kepulauan Masuk Prioritas Bersama
Fraksi NasDem Minta Konektivitas Internet dan Infrastruktur Jalan Merata di Maluku
Fraksi Demokrat DPRD Maluku Setujui APBD-P 2026, Halimun Tegaskan Fungsi Pengawasan Tetap Berjalan

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 17:58 WIT

Ketua DPRD Ambon : Pokir Bukan Sekadar Daftar Keinginan Politik 

Minggu, 15 November 2026 - 17:54 WIT

Penumpang Kapal Feri Waipirit-Liang Lompat ke Laut, Masih Dicari Tim SAR

Jumat, 6 November 2026 - 21:28 WIT

Kinerja 4 OPD Menunjukkan Progres Positif, DPRD Maluku Tetap Lakukan Evaluasi

Kamis, 5 November 2026 - 19:33 WIT

Rovik: Pembangunan di DAS Waitomu Wajib Patuhi Ketentuan Hukum

Senin, 2 November 2026 - 18:36 WIT

Dukung Penghentian Proyek DAS Waitomu, Ketua DPRD Maluku: Niat Baik Harus Taat Hukum

Berita Terbaru

Hukum & Kriminal

Bentrok Kelompok Pemuda Pecah di Tual, Empat Orang Terluka

Minggu, 15 Nov 2026 - 19:08 WIT