AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Anggota Komisi V DPR RI Dapil Maluku dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menginisiasi pertemuan strategis bersama Gubernur Maluku dan seluruh jajaran teknis infrastruktur dalam rangkaian agenda masa reses, Senin (27/4/2026).
Pertemuan tersebut dianggap sebagai langkah awal untuk memperkuat posisi tawar Maluku dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2027.
Berlangsung di kediaman resmi Gubernur Maluku, forum ini dihadiri para pemangku kebijakan pembangunan pusat dan daerah, di antaranya Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS), Kepala Balai Cipta Karya, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P),
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah, dan Kepala Dinas PU Provinsi Maluku beserta jajaran terkait.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur Maluku menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya mengejar progres fisik, tetapi harus memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
Ia menilai koordinasi ini sangat krusial untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, Saadiah Uluputty menambahkan bahwa pertemuan ini adalah langkah awal untuk memperkuat posisi tawar Maluku dalam pembahasan APBN 2027.
“Saya sangat mengapresiasi respons cepat Bapak Gubernur yang langsung memfasilitasi pertemuan ini. Bahkan di waktu istirahat, beliau bersedia mengatur waktu agar kita semua bisa duduk bersama malam ini,” ujar Saadiah.
Saadiah menekankan pentingnya kesiapan dokumen dan teknis sejak dini. Menurutnya, pemenuhan readiness criteria adalah syarat mutlak agar usulan program pembangunan dari Maluku dapat lolos dan disetujui di tingkat nasional.
“Ini bukan sekadar pertemuan rutin, tapi upaya menyamakan persepsi. Kita perlu memastikan pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berjalan jelas. Dengan begitu, usulan program benar-benar matang, baik secara administratif maupun substansi,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, para Kepala Balai memaparkan laporan progres program yang sedang berjalan serta rencana strategis ke depan. Beberapa kendala lapangan juga dibahas secara terbuka sebagai bahan evaluasi bersama.
Saadiah dan Gubernur sepakat bahwa sinergi kuat antara DPR RI, Pemerintah Provinsi, dan jajaran kementerian terkait adalah kunci utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan konektivitas di wilayah kepulauan Maluku.
Pertemuan ini diharapkan menjadi pemantik koordinasi berkelanjutan, sehingga setiap usulan anggaran tahun 2027 menjadi lebih terarah, terukur, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Maluku. (HT-01)
