Jatah Beda Rumah untuk Maluku Melonjak Drastis, Target 10 Ribu Unit Pada 2027

- Penulis

Sabtu, 19 September 2026 - 11:52 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa (tengah) didampingi Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta Saiful Indra Patta, dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, Nurjanah Yunus saat mengikuti rapat koordinasi virtual yang dipimpin oleh Menteri PKP bersama sejumlah kepala daerah, Jumat (18/9/2026). (Foto : DISKOMINFO MALUKU)

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa (tengah) didampingi Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta Saiful Indra Patta, dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, Nurjanah Yunus saat mengikuti rapat koordinasi virtual yang dipimpin oleh Menteri PKP bersama sejumlah kepala daerah, Jumat (18/9/2026). (Foto : DISKOMINFO MALUKU)

AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atas perhatian besar pemerintah pusat terhadap kesejahteraan masyarakat di bumi Raja-Raja.

Apresiasi ini disampaikan usai mengikuti rapat koordinasi virtual yang dipimpin oleh Menteri PKP bersama sejumlah kepala daerah, Jumat (18/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur didampingi oleh Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta Saiful Indra Patta serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, Nurjanah Yunus.

Lonjakan drastis terjadi pada alokasi Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) atau program Bedah Rumah di Provinsi Maluku, dari yang semula hanya 81 unit pada tahun 2025 menjadi 7.227 unit pada tahun 2026.

Kenaikan yang mencapai sekitar 8.000 persen ini menjadi angin segar bagi ribuan keluarga di Maluku yang mendambakan hunian layak. Tak berhenti di situ, Pemprov Maluku optimis menargetkan bantuan program Bedah Rumah dapat menembus angka 10.000 unit pada tahun 2027 mendatang.

Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bukan sekadar pencapaian statistik, melainkan langkah nyata untuk menyentuh kehidupan masyarakat bawah.

Realisasi bantuan ini diyakini berdampak langsung pada penurunan angka backlog (kesenjangan kepemilikan rumah) sekaligus membantu mengentaskan kemiskinan di Maluku.

Baca Juga :  Gubernur Maluku Lantik 26 Pejabat Eselon II, Ini Nama dan Jabatan Mereka

Kegembiraan masyarakat Maluku kian bertambah setelah daerah ini dipercaya Kementerian PKP untuk menjadi pilot project atau proyek percontohan nasional program perumahan subsidi.

“Melalui skema baru ini, jangka waktu pinjaman (tenor) perumahan subsidi yang sebelumnya berkisar 20 tahun dengan cicilan sekitar Rp1,2 juta per bulan, kini diperpanjang menjadi 40 tahun,” ujar Gubernur.

Kebijakan perpanjangan tenor tersebut membuat beban cicilan bulanan berkurang drastis menjadi hanya Rp500.000 hingga Rp700.000 per bulan. Skema terjangkau ini membukakan pintu harapan yang jauh lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Maluku untuk mewujudkan impian memiliki rumah sendiri yang aman dan nyaman. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wagub Maluku Serahkan Dokumen RAPBD Perubahan 2026, Fokus Penguatan Program Prioritas Daerah
Pembangunan di Sungai Wae Tomu, Gubernur dan Wali Kota Harusnya Tegur Kodam Sejak Awal
Proyek Sanitasi Banda Bermasalah, DPRD Maluku Desak Kontraktor Masuk Daftar Hitam
Ombudsman Maluku Turun Gunung ke Kepulauan Aru, Bongkar Kualitas Pelayanan Publik
Watubun: Listrik dan Telekomunikasi Penopang Layanan Warga Maluku
Peletakan Batu Pertama Pastori Patahuwe, Simbol Pemulihan Nyata
Komitmen Nyata untuk Nelayan Maluku : Wajib Pendaratan Hasil Tangkap hingga Lonjakan Kampung Nelayan
Wagub Maluku Apresiasi Sambutan Hangat Pemprov Jateng di MTQ Nasional Semarang

Berita Terkait

Sabtu, 26 September 2026 - 18:04 WIT

Wagub Maluku Serahkan Dokumen RAPBD Perubahan 2026, Fokus Penguatan Program Prioritas Daerah

Kamis, 24 September 2026 - 17:41 WIT

Proyek Sanitasi Banda Bermasalah, DPRD Maluku Desak Kontraktor Masuk Daftar Hitam

Kamis, 24 September 2026 - 12:16 WIT

Ombudsman Maluku Turun Gunung ke Kepulauan Aru, Bongkar Kualitas Pelayanan Publik

Selasa, 22 September 2026 - 20:54 WIT

Watubun: Listrik dan Telekomunikasi Penopang Layanan Warga Maluku

Minggu, 20 September 2026 - 20:10 WIT

Peletakan Batu Pertama Pastori Patahuwe, Simbol Pemulihan Nyata

Berita Terbaru

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Jhon Laipeny. (Foto: ISTIMEWA)

Parlemen

Laipeny: SPBU Nelayan Perlu Menjangkau Pulau-Pulau di Maluku

Sabtu, 26 Sep 2026 - 21:58 WIT