AMBON,HT—Sebanyak 27 peserta kursus Governance and Public Policy for Sub-National Government mengunjungi Desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon, Selasa (27/1/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari Post-course Workshop studi singkat tata kelola kebijakan publik yang diselenggarakan oleh Australia Awards di Indonesia bekerja sama dengan SKALA (Program Kemitraan Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar).
Kunjungan ini bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam kebijakan publik, digitalisasi, dan administrasi pemerintahan di wilayah Indonesia Timur. Para peserta merupakan perwakilan dari berbagai instansi lintas sektoral, mulai dari kementerian pusat (Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu) hingga jajaran OPD teknis di daerah (Bappeda, Inspektorat, Dinas Kesehatan, hingga Diskominfo).
Jemmy Talakua, Koordinator Program INKLUSI Rumah Generasi, menjelaskan, Desa Hunuth dipilih karena statusnya sebagai salah satu dari 15 desa dampingan Yayasan Rumah Generasi, mitra lokal Yayasan BaKTI dalam Program INKLUSI (Kemitraan Australia–Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif).
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Di bawah payung Program INKLUSI-BaKTI, Yayasan Rumah Generasi bersinergi dengan Pemerintah Kota Ambon dan masyarakat melalui Kelompok Kerja (Pokja) Inklusi. Beberapa pencapaian kunci yang dipelajari peserta di Desa Hunuth.
Pencapaian tersebut, antara lain advokasi kelompok rentan, dimana Pokja Inklusi berperan aktif mendampingi kelompok marginal yang sebelumnya tidak terdata untuk mendapatkan administrasi kependudukan dan akses bantuan sosial.
Kemudian,membangun jejaring penanganan kasus kekerasan yang terhubung langsung dengan UPTD PPA Kota Ambon, Pokja Inklusi telah diakui sebagai lembaga resmi desa yang mendapatkan alokasi Dana Desa, berkat dukungan kebijakan dari DP3AMD Kota Ambon.
Selain pengorganisasian masyarakat, Desa Hunuth memamerkan terobosan digital berupa Pangkalan Data Desa berbasis web. Dikembangkan bersama Perdikan-Insist Yogyakarta melalui dukungan Program INKLUSI, pangkalan data ini mencakup informasi mendalam mengenai kelompok rentan.
“Data ini menjadi instrumen krusial bagi pemerintah desa untuk memastikan perencanaan dan penganggaran pembangunan lebih tepat sasaran dan inklusif,”ujar Jemmy dalam keterangan tertulis, pada 27 Januari 2026 lalu.
Melalui kunjungan lapangan ini, para peserta diharapkan dapat membawa pulang pembelajaran praktis mengenai pembangunan inklusif di tingkat akar rumput untuk direplikasi di daerah asal masing-masing. (HT-02)
