AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI, Alimudin Kolatlena, menggelar agenda “Bacarita Santai” bersama sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Katolik di depan Gereja Katedral Ambon, Jumat (8/5/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran tokoh pemuda dan intelektual, di antaranya Korwil Pemuda Katolik Maluku-Malut, Ketua Pemuda Katolik, Ketua PMKRI Ambon dan Kepulauan Aru, serta Ketua ISKA (Ikatan Sarjana Katolik) Maluku dan PWKI (Persatuan Wanita Kristen Indonesia) Provinsi Maluku.
Dalam pembukaannya, Alimudin yang bermitra kerja dengan Kemenag RI dan BNPB ini, memberikan apresiasi tinggi atas peran umat Katolik dalam pembangunan di Maluku.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Ia bahkan mengenang kedekatan personalnya dengan institusi pendidikan Katolik.
“Pendidikan Katolik telah berkontribusi bagi nusantara jauh sebelum kita merdeka. Dari empat jenjang pendidikan yang saya lalui, dua di antaranya adalah sekolah Katolik dan dua lainnya institusi Islam,” ungkap politisi Gerindra yang akrab disapa Bang Ali ini.
Ia mengajak seluruh elemen ormas untuk terus bersinergi. “Mari kita terus berkontribusi sesuai peran masing-masing. Dukung program pemerintah, baik pusat maupun daerah, demi Maluku pung Bae,” ajaknya.
Perjuangkan Status Kasie Katolik di Aru dan Tual
Salah satu poin krusial yang mencuat adalah ketimpangan struktur di Kantor Kementerian Agama (Kemenag).
Ketua PMKRI Kepulauan Aru, Jeremias Pardjala, menyampaikan aspirasi terkait ketiadaan jabatan Kepala Seksi (Kasie) Katolik di wilayah dengan populasi umat yang signifikan.
Data menunjukkan bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dengan 1.799 umat dan Seram Bagian Barat (SBB) dengan 1.203 umat sudah memiliki Kasie Katolik. Namun, Kabupaten Kepulauan Aru dengan 10.840 umat, dan Kota Tual 5.163 umat justru belum memilikinya.
“Dengan jumlah umat yang jauh lebih besar, mengapa posisi Kasie Katolik belum ada? Kami minta Pak Ali memperjuangkan hal ini di Kementerian Agama RI,” tegas Jeremias.
Menanggapi hal itu, Alimudin berjanji akan mengawal aspirasi ini ke tingkat pusat. “Ini memang sebuah ketimpangan administratif yang nyata. Kami akan suarakan agar Kemenag segera melakukan penyesuaian struktur di daerah tersebut,” jawabnya.
Kesiagaan Bencana di Maluku
Selain urusan birokrasi agama, forum tersebut membahas kerentanan Maluku terhadap bencana alam.
Mengingat kontur kepulauan yang ekstrem dan sejarah gempa serta tsunami dahsyat, Ormas Katolik berharap Alimudin terus mendesak BNPB melalui Komisi VIII untuk memberikan perhatian khusus pada mitigasi bencana di Maluku.
Alimudin mengamini hal tersebut, merujuk pada peristiwa gempa 2019 yang masih membekas.
“Ambon sering disebut kota dengan seribu gempa. Mitigasi dan kesiagaan bencana tetap menjadi prioritas kami untuk dikawal melalui pemerintah daerah dan pusat,” tuturnya.
Menutup pertemuan, Ketua Pemuda Katolik, Denis Oratmangun, memaparkan rencana besar Apel Akbar dan Kemah Pemuda Lintas Iman yang akan dipusatkan di Pulau Fordata—salah satu beranda terdepan NKRI.
Kegiatan yang direncanakan pada Oktober 2026 ini bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda sekaligus merayakan 25 Tahun Imamat Uskup Diosis Amboina, Mgr. Inno Nguta.
“Lewat Apel Akbar ini, kami ingin menunjukkan bahwa Pemuda Katolik dan Pemuda Maluku siap menyukseskan Program Strategis Nasional (PSN) Blok Masela,” tegas Denis.
Mendengar rencana tersebut, Alimudin menyatakan dukungan penuhnya secara spontan.
“Saya siap mendukung. Ini ide besar untuk menggelorakan kembali semangat generasi muda. Tolong masukkan saya dalam komposisi kepanitiaan,” pungkasnya sambil mendekapkan tangan di dada, disambut tepuk tangan antusias para peserta. (HT-01)
