Digitalisasi Bansos, Langkah Konkrit Pemkot Ambon Pangkas Nepotisme Data Kemiskinan

- Penulis

Rabu, 24 Juni 2026 - 21:31 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, secara resmi membuka kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di lingkup Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ambon Tahun 2026. Acara tersebut berlangsung di Kamari Hotel pada Senin (22/6/2026).

Agenda ini dihadiri oleh jajaran struktural Dinsos, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), perwakilan Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta berbagai mitra sosial. Fokus utamanya adalah memantapkan fungsionalitas organisasi dan meningkatkan ketepatan intervensi pelayanan sosial di masyarakat.

Dalam arahannya, Bodewin menekankan bahwa sebuah organisasi yang sehat wajib memenuhi empat unsur manajemen dasar yakni perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling)

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dinas Sosial telah berjalan selama lima bulan di tahun anggaran 2026. Evaluasi berkala seperti ini sangat penting sebagai bagian dari fungsi controlling. Kita perlu tahu sejauh mana capaian kita, apa yang harus diperbaiki, dan apa yang harus ditingkatkan agar selaras dengan visi-misi serta 17 program prioritas Pemerintah Kota Ambon,” ujar Bodewin.

Baca Juga :  Temui Gubernur, Ombudsman Maluku Soroti Masalah SMA Siwalima hingga Aset Sekolah

Salah satu poin krusial yang digarisbawahi Wali Kota adalah tantangan akurasi data kemiskinan. Ia secara terbuka mengingatkan seluruh jajaran dan mitra untuk tetap objektif serta mengikis habis praktik nepotisme dalam proses pendataan.

“Tantangan terberat kita dalam mengentaskan kemiskinan adalah ketidakobjektifan data. Sering kali karena faktor kedekatan dengan oknum perangkat desa atau RT, mereka yang tidak berhak malah mendapat bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan. Saya minta kita semua keluar dari ego sektoral,” tegasnya.

Sebagai solusinya, Bodewin menyatakan bahwa Pemerintah Kota Ambon kini tengah mengarahkan sistem bantuan sosial menuju Digitalisasi Bansos melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Baca Juga :  Gubernur Maluku Desak Pengesahan RUU Daerah Khusus Kepulauan Tahun Ini

Lewat integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), kategori kelayakan penerima manfaat nantinya akan tersaring secara otomatis, transparan, dan minim manipulasi.

Di akhir sambutannya, Wali Kota memberikan apresiasi tinggi kepada Dinsos atas dedikasinya dalam memfasilitasi kebutuhan para penyandang disabilitas, termasuk penyaluran bantuan kursi roda dan tongkat.

Ia mengakui bahwa dari sisi infrastruktur fisik, Kota Ambon memang masih dalam proses pembenahan agar sepenuhnya ramah disabilitas.

Namun, keterbatasan fisik kota tidak boleh mengurangi kualitas empati dan pelayanan dari aparatur pemerintah.

Melalui evaluasi ini, Wali Kota berharap Dinsos bersama mitra strategis seperti pendamping PKH dan Tagana dapat bersinergi melahirkan perencanaan yang jauh lebih matang untuk menyongsong tahun anggaran berikutnya. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wagub Maluku Serahkan Dokumen RAPBD Perubahan 2026, Fokus Penguatan Program Prioritas Daerah
Ombudsman Maluku Turun Gunung ke Kepulauan Aru, Bongkar Kualitas Pelayanan Publik
Komitmen Nyata untuk Nelayan Maluku : Wajib Pendaratan Hasil Tangkap hingga Lonjakan Kampung Nelayan
Jatah Beda Rumah untuk Maluku Melonjak Drastis, Target 10 Ribu Unit Pada 2027
Wagub Maluku Apresiasi Sambutan Hangat Pemprov Jateng di MTQ Nasional Semarang
Maluku Raih Penghargaan Terbaik I dan Stimulan Rp2 Miliar dari Kemendagri
Dorong Kebijakan Berbasis Data, Pemprov Maluku dan Pemkot Tual Hibah Lahan Strategis ke BPS
Gubernur Maluku : Batas Taman Nasional Manusela Harus Ditetapkan Ulang

Berita Terkait

Sabtu, 26 September 2026 - 18:04 WIT

Wagub Maluku Serahkan Dokumen RAPBD Perubahan 2026, Fokus Penguatan Program Prioritas Daerah

Kamis, 24 September 2026 - 12:16 WIT

Ombudsman Maluku Turun Gunung ke Kepulauan Aru, Bongkar Kualitas Pelayanan Publik

Minggu, 20 September 2026 - 14:52 WIT

Komitmen Nyata untuk Nelayan Maluku : Wajib Pendaratan Hasil Tangkap hingga Lonjakan Kampung Nelayan

Sabtu, 19 September 2026 - 11:52 WIT

Jatah Beda Rumah untuk Maluku Melonjak Drastis, Target 10 Ribu Unit Pada 2027

Sabtu, 19 September 2026 - 11:36 WIT

Wagub Maluku Apresiasi Sambutan Hangat Pemprov Jateng di MTQ Nasional Semarang

Berita Terbaru

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Jhon Laipeny. (Foto: ISTIMEWA)

Parlemen

Laipeny: SPBU Nelayan Perlu Menjangkau Pulau-Pulau di Maluku

Sabtu, 26 Sep 2026 - 21:58 WIT