DPRD Maluku Desak Imigrasi Perketat Pengawasan WNA, Soroti Kawasan Gunung Botak

- Penulis

Jumat, 5 Juni 2026 - 17:47 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Solichin Buton, menegaskan bahwa seluruh Warga Negara Asing (WNA) yang beraktivitas di Maluku wajib mematuhi aturan keimigrasian dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penegasan ini disampaikan menyusul sorotan terhadap keberadaan sejumlah WNA, termasuk mereka yang beraktivitas di kawasan pertambangan Gunung Botak, Kabupaten Buru.

“Pemerintah wajib memastikan seluruh warga negara asing yang berada di Indonesia mematuhi peraturan keimigrasian dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Solichin, dikutip dari merindu.com, situs resmi DPRD Maluku, Jumat (5/6/2026).

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan, WNA yang mengantongi dokumen lengkap dan izin tinggal sah tentu berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai perundang-undangan. Namun, bagi mereka yang terbukti melanggar, aparat berwenang tidak boleh ragu untuk mengambil tindakan tegas.

Menurut Solichin, isu keberadaan orang asing bukan sekadar urusan investasi atau aktivitas ekonomi semata, melainkan berkaitan erat dengan kepatuhan hukum dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, pengawasan terhadap mobilitas WNA harus dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan.

“Saya meminta pihak Kantor Imigrasi untuk memperketat pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Maluku,” pintanya.

Langkah ini dinilai krusial guna mencegah penyalahgunaan dokumen, seperti penggunaan visa kunjungan atau wisata untuk bekerja.

Solichin menekankan, pengawasan ketat harus diprioritaskan pada wilayah-wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi yang menjadi magnet bagi tenaga kerja asing maupun investor.

Untuk mendukung efektivitas di lapangan, Solichin mendorong pelaksanaan operasi dan pemeriksaan dokumen keimigrasian secara berkala. Kegiatan tersebut idealnya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait agar hasilnya lebih maksimal.

Lebih lanjut, DPRD Provinsi Maluku membuka peluang untuk memanggil pihak Kantor Imigrasi guna meminta penjelasan resmi terkait mekanisme pengawasan yang berjalan selama ini.

“Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja instansi pemerintah,” lanjut Solichin.

Ia menambahkan, Komisi I dan Komisi III DPRD Maluku memiliki kewenangan konstitusional untuk meminta keterangan tersebut demi memastikan sistem pengawasan keimigrasian berjalan tanpa celah. DPRD ingin persoalan ini ditangani secara tuntas agar tidak memicu masalah hukum atau sosial di kemudian hari.

Di akhir pernyataannya, Solichin berharap sinergi antara Kantor Imigrasi, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat.

“Hal ini bertujuan untuk memastikan keberadaan WNA di Maluku memberikan manfaat ekonomi yang nyata, tanpa memicu dampak negatif atau konflik di tengah masyarakat,” tandasnya. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Polisi Tangkap 3 Mahasiswa Pengedar Narkotika di Ambon, Sita 1,6 Kg Tembakau Sintetis dan Sabu
Kapolres SBB Ajak Warga Desa Eti Bersinergi Jaga Kamtibmas
Kredit Fiktif BRI Batu Merah, Kejati Maluku Didorong Periksa Kepala Unit
Polda Maluku Tangkap 8 Pelaku Curanmor dan Sita 18 Motor
Perkuat Perda Ramah HAM, Komunitas Ragam Gender dan Seksualitas Ambon Dorong Peran di Perwali dan Komisi RanHAM
Cegah Narkoba Liquid, Kapolda Maluku Larang Personel Gunakan Vape
Gasak Uang Negara Rp18,9 Miliar! Manager & Kasir PT Dok Waiame Digiring ke Lapas
Kapolda Maluku Gandeng Tokoh Adat Cegah Narkoba dan Jaga Kamtibmas

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 18:21 WIT

Polisi Tangkap 3 Mahasiswa Pengedar Narkotika di Ambon, Sita 1,6 Kg Tembakau Sintetis dan Sabu

Rabu, 11 November 2026 - 13:16 WIT

Kredit Fiktif BRI Batu Merah, Kejati Maluku Didorong Periksa Kepala Unit

Selasa, 10 November 2026 - 14:23 WIT

Polda Maluku Tangkap 8 Pelaku Curanmor dan Sita 18 Motor

Sabtu, 7 November 2026 - 20:27 WIT

Perkuat Perda Ramah HAM, Komunitas Ragam Gender dan Seksualitas Ambon Dorong Peran di Perwali dan Komisi RanHAM

Rabu, 4 November 2026 - 19:31 WIT

Cegah Narkoba Liquid, Kapolda Maluku Larang Personel Gunakan Vape

Berita Terbaru

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026, untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI kepada pimpinan MPR.

ANTARA FOTO

Nasional

Gibran Mundur, MPR Punya Waktu 60 Hari Pilih Wapres Baru

Kamis, 12 Nov 2026 - 18:50 WIT