AMBON, HEADLINETIMUR.COM — Memasuki usia ke-81, Pemerintah Provinsi Maluku menempatkan percepatan transformasi pembangunan, penguatan ekonomi daerah, dan perjuangan hak-hak wilayah kepulauan sebagai agenda strategis utama.
Namun, keterbatasan konektivitas dan formula pembiayaan dari pemerintah pusat yang belum memihak masih menjadi hambatan kronis di Bumi Raja-Raja tersebut.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-81 Provinsi Maluku di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Ambon, Rabu (19/8/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, serta dihadiri langsung oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pidatonya, Gubernur Hendrik Lewerissa memaparkan sejumlah indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan dan ekonomi daerah. Di sektor keuangan, Pemprov Maluku berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama tujuh tahun berturut-turut sejak 2019.
Selain itu, nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK melonjak dari 50,63 pada 2023 menjadi 81,9 pada 2025, yang membawa Maluku masuk ke zona hijau pencegahan korupsi.
Dari sisi makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Maluku pada semester I-2026 mencapai 5,24 persen (yoy)—meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 (4,20 persen)—dengan tingkat inflasi terkendali di angka 2,75 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik dari 73,40 pada 2024 menjadi 74,09 poin pada 2025.
Proyek Strategis dan Arah Pembangunan
Sektor infrastruktur dan proyek strategis turut menjadi sorotan. Pelaksanaan groundbreaking Lapangan Gas Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada 16 Juli 2026 dinilai sebagai titik balik ekonomi daerah.
Selain itu, pembangunan Bendungan Waeapo di Kabupaten Buru telah mencapai progres 87,3 persen, disusul rencana pengembangan Maluku Integrated Port (MIP) serta hilirisasi industri kelapa dan pala di Maluku Tengah bernilai investasi Rp500 miliar.
“Arah pembangunan Maluku harus bertransformasi dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi daerah industri berbasis komoditas lokal yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja lokal,” tegas Lewerissa.
Meski demikian, Lewerissa mengakui masih banyak tantangan berat yang harus diselesaikan. Ia menyerukan konsolidasi total seluruh elemen masyarakat, DPRD, akademisi, hingga dunia usaha untuk bergerak dalam satu barisan demi kemajuan Maluku. (HT-01)
