AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku resmi memperkuat strategi pencegahan konflik sosial melalui program “Sabuk Kamtibmas”.
Program ini mengedepankan partisipasi aktif masyarakat hingga ke tingkat lingkungan terkecil guna menciptakan stabilitas keamanan yang berkelanjutan.

ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah strategis ini ditegaskan dalam Apel Gelar Sabuk Kamtibmas dan Potensi Masyarakat yang dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, di Lapangan Letkol Pol Chr Tahapary, Tantui, Ambon, Rabu (15/4/2026).
Apel tersebut dihadiri sekitar 1.000 peserta, mulai dari perwakilan warga, tokoh adat, hingga para Raja dari seluruh wilayah Pulau Ambon.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini menjadi simbol komitmen kolektif dalam menjaga kedamaian di Bumi Raja-Raja.
Kapolda menekankan bahwa stabilitas keamanan adalah tanggung jawab bersama yang tidak mungkin dipikul oleh aparat kepolisian sendirian.
“Pemeliharaan Kamtibmas tidak bisa dilakukan sendiri. Sinergi antara Polri, TNI, dan masyarakat adalah kunci utama untuk mendeteksi serta memitigasi potensi gangguan sejak dini,” ujar Dadang.
Dadang menjelaskan bahwa Sabuk Kamtibmas dirancang sebagai sistem keamanan berbasis komunitas.
Melalui program ini, masyarakat didorong untuk menghidupkan kembali kearifan lokal dalam menjaga lingkungan, seperti optimalisasi Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling),
pengaktifan kembali kegiatan ronda malam, dan penguatan peran tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda sebagai garda terdepan resolusi konflik.
Dengan keragaman budaya yang sangat kuat di Maluku, Kapolda mengingatkan warga agar waspada terhadap upaya provokasi, penyebaran hoaks, dan informasi menyesatkan yang dapat memicu perpecahan.
“Masyarakat bukan lagi sekadar objek pengamanan, melainkan mitra strategis Polri. Sangat penting bagi kita semua untuk menjaga toleransi, menolak segala bentuk provokasi, dan tetap patuh pada hukum yang berlaku,” tegasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Maluku dan perwakilan pemerintah daerah, mempertegas soliditas lintas sektor dalam mengawal keamanan wilayah Maluku ke depan. (HT-01)










