Kapolda Maluku Soroti Miras dan Pengangguran sebagai Pemantik Konflik di Leihitu

- Penulis

Selasa, 21 April 2026 - 20:13 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Persoalan minuman keras (miras), narkoba, hingga tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda menjadi isu krusial dalam audiensi antara Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, dengan perwakilan ibu-ibu dari lima desa di Kecamatan Leihitu, Senin (20/4/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Courtesy Call Mapolda Maluku ini mengungkap kegelisahan mendalam warga terkait potensi konflik sosial yang masih membayangi wilayah tersebut.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Persatuan Wanita Islam (PWI) Provinsi Maluku, Hj. Irma Betaubun, bersama perwakilan ibu-ibu dari Desa Mamala, Morela, Hitu Lama, Hitumesing, dan Wakal.

Mereka menyampaikan bahwa peredaran miras dan narkoba kini berada pada taraf yang meresahkan.

“Jika tidak ditangani secara serius, hal-hal ini akan terus menjadi pemicu bentrokan di masyarakat,” ungkap salah satu perwakilan warga.

Selain masalah zat adiktif, warga juga menyoroti minimnya lapangan kerja bagi pemuda. Kondisi ekonomi yang sulit dinilai memperbesar risiko generasi muda terjerumus ke dalam aktivitas negatif dan tindakan kekerasan.

Menanggapi keluhan tersebut, Kapolda Maluku mengakui bahwa miras dan narkoba hanyalah pemantik dari masalah yang lebih kompleks.

Menurutnya, terdapat persoalan mendasar yang harus dibenahi secara sistemik, yakni Miras dan Narkoba, serta ego kelompok yang tinggi serta lemahnya kepatuhan terhadap norma dan hukum.

Baca Juga :  Pangdam Pattimura: Tidak Ada Ruang bagi Separatisme di Maluku

Selain itu, lemahnya kontrol sosial dan tiadanya mekanisme penyelesaian masalah yang efektif di tingkat komunitas.

“Miras dan narkoba itu pemicu. Tapi akar utamanya adalah ego kelompok dan lemahnya kepatuhan terhadap hukum,” tegas Dadang.

Menurut Kapolda, hal ini mengindikasikan bahwa penanganan konflik di Maluku tidak bisa hanya mengandalkan penindakan hukum semata.

Dibutuhkan pendekatan sosial yang menyentuh akar rumput untuk meredam potensi gesekan sebelum membesar.

Audiensi ini turut didampingi oleh jajaran pejabat utama Polda Maluku, di antaranya Dir Intelkam, Dir Binmas, Kabid Humas, Pakor Polwan, serta perwakilan Polwan Polda Maluku. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Konflik Katapang–Olas, 3 Warga Luka, Kapores SBB Paparkan Kronologinya
Konflik Sosial di Maluku Turun Drastis, Hanya 6 di Pertengahan 2026
DPRD Maluku Segera Panggil BPJN Soal Pemasangan CCTV AI di JMP
Cegah Bunuh Diri di JMP, Kominfo Ambon Dorong Penerapan CCTV AI
Cegah Tawuran Remaja, Polres Kepulauan Aru Gelar Patroli Skala Besar
Keamanan Pasar Mardika Kembali Disorot, Pedagang Keluhkan Aksi Pencurian Berulang
Pangdam Pattimura: Tidak Ada Ruang bagi Separatisme di Maluku
Kapolda Maluku Ajak Warga Hitu Jaga Persatuan, Cegah Konflik

Berita Terkait

Minggu, 7 Juni 2026 - 18:16 WIT

Konflik Katapang–Olas, 3 Warga Luka, Kapores SBB Paparkan Kronologinya

Jumat, 5 Juni 2026 - 20:27 WIT

Konflik Sosial di Maluku Turun Drastis, Hanya 6 di Pertengahan 2026

Rabu, 27 Mei 2026 - 17:44 WIT

DPRD Maluku Segera Panggil BPJN Soal Pemasangan CCTV AI di JMP

Kamis, 21 Mei 2026 - 06:26 WIT

Cegah Bunuh Diri di JMP, Kominfo Ambon Dorong Penerapan CCTV AI

Senin, 18 Mei 2026 - 12:27 WIT

Cegah Tawuran Remaja, Polres Kepulauan Aru Gelar Patroli Skala Besar

Berita Terbaru

Rektor Universitas Pattimura  Prof. Fredy Leiwakabessy menyampaikan sambutan pada Focus Group Discussion (FGD) Blok Masela hasil kerja sama Unpatti dan INPEX Masela, Ltd di Swiss-Belhotel Ambon, Kamis (11/6/2026). Foto : Istimewa

Ekonomi & Bisnis

Rektor Unpatti : Rantai Pasok Blok Masela Wajib Sejahterakan Maluku

Jumat, 12 Jun 2026 - 17:18 WIT