AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Angka konflik sosial di Provinsi Maluku menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir.
Berdasarkan data Polda Maluku, jumlah konflik sosial turun dari 126 kejadian pada tahun 2024 menjadi 96 kejadian pada tahun 2025.
Sementara itu, sepanjang Januari hingga pertengahan Juni 2026, konflik sosial yang tercatat menurun tajam menjadi hanya enam kejadian.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Tahun 2024 ada 126 kejadian, lalu 2025 turun menjadi 96. Hingga pertengahan tahun ini, tercatat baru enam kejadian. Ini merupakan capaian yang patut kita syukuri bersama,” ujar Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, dalam acara pertemuan dengan jurnalis dan organisasi kewartawanan di Ambon, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, adat, masyarakat, serta insan pers yang konsisten merawat semangat persaudaraan di Maluku.
Ia menegaskan bahwa keamanan adalah hasil kerja kolektif, bukan semata-mata tanggung jawab kepolisian.
“Polisi hanya menjadi penggerak dan fasilitator. Keberhasilan menjaga perdamaian ini lahir dari kesadaran seluruh masyarakat,” tegasnya.
Secara khusus, Kapolda mengapresiasi peran pers yang dinilai berkontribusi besar menjaga kondusivitas lewat pemberitaan yang akurat dan berimbang. Di tengah derasnya arus informasi digital, media arus utama (mainstream) memiliki posisi strategis sebagai benteng penangkal hoaks dan ujaran kebencian.
“Media mainstream adalah benteng informasi yang sehat karena melewati proses verifikasi dan menjunjung kode etik jurnalistik. Terima kasih atas dukungan rekan-rekan pers selama ini,” ungkap Kapolda.
Selain penguatan literasi digital untuk membentengi masyarakat dari berita bohong di media sosial, Kapolda juga menyoroti pentingnya edukasi bagi Generasi Z.
Mayoritas generasi muda saat ini tidak mengalami langsung konflik sosial akhir dekade 1990-an, sehingga perlu terus ditanamkan nilai toleransi dan kesadaran hukum sejak dini.
Dalam sesi dialog, Kapolda menerima berbagai masukan terkait kondisi sosial-budaya, kamtibmas, hingga isu transparansi rekrutmen Polri.
Menanggapi hal itu, ia memastikan bahwa proses rekrutmen anggota Polri konsisten menerapkan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) dengan pengawasan ketat.
Mengakhiri dialog, Kapolda mengajak seluruh pihak untuk terus menghidupkan kearifan lokal sebagai fondasi kedamaian.
“Maluku Tarus Biking Bae dan Basudara Tarus Biking Bae. Ini bukan sekadar slogan, melainkan komitmen bersama. Nilai pela gandong dan persaudaraan harus terus kita jaga,” pungkasnya. (HT-01)
