BULA, HEADLINETIMUR.COM — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Husin Rumadan, mendesak Pemerintah Daerah setempat untuk segera mengambil langkah konkret terkait kendala akses transportasi di Sungai (Wai) Bobot, Kecamatan Werinama.
Pasalnya, ketiadaan infrastruktur jembatan penyeberangan hingga saat ini terus melumpuhkan mobilitas masyarakat serta menahan potensi ekonomi wilayah kontinental Pulau Seram yang melimpah.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Husin dalam Rapat Paripurna DPRD SBT dengan agenda Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi-fraksi dan Persetujuan Bersama terhadap 7 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Gedung DPRD SBT, Kamis (11/6/2026).
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Husin, Wai Bobot memiliki karakteristik geografis yang sangat unik dibandingkan aliran sungai lain di Pulau Seram.
Selain dikelilingi hamparan padang ilalang luas yang menjadi habitat alami rusa hutan yang dilindungi, kawasan pesisir Werinama, Siwalalat, hingga wilayah perbatasan Maluku Tengah juga menyimpan potensi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan yang sangat menjanjikan.
Namun, semua potensi alam tersebut dinilai menjadi sia-sia akibat terisolasi. Ketiadaan jembatan penghubung membuat komoditas lokal milik masyarakat kesulitan untuk menjangkau pasar yang lebih kompetitif di luar daerah.
“Keberadaan sungai Bobot dengan sumber daya alam yang cukup melimpah justru menjadi salah satu hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sudah saatnya akses ini dibuka agar potensi besar tersebut dapat membawa kesejahteraan nyata bagi masyarakat Kecamatan Werinama dan sekitarnya,” ujar Husin.
Dampak buruk dari absennya jembatan ini tidak hanya memukul sektor perekonomian, tetapi juga mengancam keselamatan dan layanan dasar publik.
Husin membeberkan bahwa ketika cuaca ekstrem melanda dan Sungai Bobot mengalami banjir, proses rujukan pasien darurat menuju fasilitas kesehatan yang lebih memadai menjadi sangat sulit, berisiko tinggi, dan bahkan dapat membahayakan nyawa.
Secara geografis, jarak antarkecamatan sebenarnya terhitung dekat. Kendati demikian, bentangan arus sungai yang tidak memiliki infrastruktur penyeberangan permanen memicu hambatan logistik yang masif bagi wilayah kontinental Pulau Seram.
Merespons situasi kritis tersebut, melalui podium Paripurna, Husin selaku perwakilan rakyat dari daerah pemilihan Kecamatan Werinama meminta Pemerintah Kabupaten SBT untuk segera mengusulkan pembangunan jembatan darurat kepada Pemerintah Pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku.
“Pada forum yang terhormat ini, kami meminta pemerintah daerah untuk dapat mengusulkan, kiranya cukup saja dengan membangun jembatan sementara atau darurat terlebih dahulu. Yang terpenting minimal wilayah ini dapat terhubung, sehingga konsentrasi peningkatan sumber daya perikanan, pertanian, dan peternakan bisa segera merambah pasar yang lebih kompetitif,” tegas politisi dari Fraksi Keadilan Rakyat Nusantara tersebut.
Langkah pengusulan jembatan darurat ini diharapkan menjadi awal gebrakan besar bagi Pemerintah Daerah untuk mengubah paradigma pembangunan di wilayah kontinental Pulau Seram. Upaya intervensi ini dinilai krusial agar wilayah-wilayah penyangga di SBT tidak terus-menerus tertinggal dan menyandang status layaknya daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). (HT-01)
