AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan di Maluku harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi riil di seluruh kabupaten dan kota.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pendalaman Informasi Penyusunan Laporan Eksekutif Daerah bersama Perwakilan BPKP Provinsi Maluku terkait sektor kemiskinan.
Kegiatan yang digelar secara bauran (luring dan daring) di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Maluku pada Selasa (9/6/2026) ini bertujuan untuk menghimpun informasi dan masukan strategis.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam paparannya, Abdullah Vanath yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Provinsi Maluku, menjelaskan bahwa potret kemiskinan di tingkat provinsi merupakan akumulasi dari kondisi di 11 kabupaten/kota.
“Peta kemiskinan Maluku merupakan kontribusi dari peta kemiskinan 11 kabupaten/kota. Begitu pula di tingkat nasional, yang merupakan akumulasi dari kondisi kemiskinan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ujar Vanath.
Menurutnya, salah satu faktor utama yang memicu tingginya angka kemiskinan di Maluku adalah rendahnya pendapatan masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh struktur ekonomi daerah yang hingga kini masih sangat bergantung pada belanja pemerintah melalui APBD dan APBN.
Vanath memaparkan, berbeda dengan daerah lain yang ditopang oleh sektor industri besar, roda perekonomian Maluku masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran pusat pada tahun 2025 dan 2026 langsung berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat lokal.
“Pertumbuhan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Ketika dana transfer berkurang, otomatis kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi juga ikut terdampak,” jelasnya.
Melihat tantangan tersebut, ia mengajak seluruh pihak untuk mengoptimalkan karakteristik pembangunan Maluku yang didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan.
Masyarakat didorong untuk terus mengembangkan komoditas unggulan daerah seperti cengkeh, pala, kelapa, dan kakao sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan.
Usulan Program dan Tantangan Fiskal
Dalam kesempatan yang sama, Vanath mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku telah mengusulkan program strategis ke Kementerian Pertanian.
Program tersebut berupa penyediaan bibit kakao bagi masyarakat yang diintegrasikan dengan dukungan pendapatan bulanan. Skema ini diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan warga sekaligus menekan angka kemiskinan.
Meski demikian, ia mengakui implementasi program tersebut masih membentur tantangan keterbatasan anggaran daerah.
Menutup diskusi, Vanath menekankan krusialnya sinergi antar-pemangku kepentingan dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Maluku.
“Kita harus terus bekerja dan mencari solusi terbaik untuk masyarakat. Semoga kondisi fiskal nasional semakin membaik dan dana transfer ke daerah kembali pulih, sehingga program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya. (HT-01)
