AMBON, HEADLINETIMUR. COM —
Anggota Komisi V DPR Daerah Pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty melakukan kunjungan kerja resee ke Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Maluku di Ambon, Kamis (5/3/2026).
Saadiah Uluputty disambut Kepala BPJN Provinsi Maluku, Ibu Yana Astuti, S.T., M.T., beserta seluruh jajaran Kepala Satker yang dilanjutkan dengan diskusi konstruktif.
Kunjungan ini merupakan ruang diskusi langsung dengan jajaran BPJN untuk mengawal program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Maluku.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Saadiah Uluputty menaruh fokus pada progres program yang sedang berjalan, mengevaluasi program yang tertunda, serta menindaklanjuti sejumlah usulan aspirasi yang telah ia sampaikan sebelumnya.
Pada kesempatan tersebut, Saadiah menyampaikan lapora kerusakan jalan di wilayah Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang merupakan aspirasi anggota DPRD SBB maupun masyarakat setempat, serta kerusakan jalan di Negeri Hatu, yang berdekatan dengan Bandara Pattimura di Pulau Ambon.
“Saya meminta langkah konkret agar mobilitas masyarakat tidak terhambat,”ujar Saadiah Uluputty.
Selain itu, Srikandi PKS bersama pihak BPJN juga membahas progres pembangunan jalan di Batabual Kabupaten Buru, jalan Inamosol di Kabupaten SBB, dan serta rencana pembangunan Jalan Lingkar Banda, Kabupaten Maluku Tengah.
Khusus untuk Lingkar Banda, kata mantan anggota DRRD Maluku dua periode itu, saat ini masih dilakukan penyelesaian status jalan agar program pembangunan dapat segera dilanjutkan.
“Saya memastikan agar usulan-usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota masuk dalam prioritas Inpres Jalan Daerah (IJD) tahap 3,”paparnya.
Tantangan Geografis dan Anggaran
Sementara itu, para Kepala Satuan Kerja (Satker) menjelaskan bahwa banyak ruas jalan di Maluku melintasi patahan gempa, yang memicu keretakan badan jalan.
Kondisi ini diperparah oleh cuaca ekstrem. Di sisi lain, anggaran preservasi saat ini sekitar Rp600 juta untuk 120 kilometer dirasa sangat minim untuk menangani karakteristik wilayah yang rentan.
Pihak Balai mengusulkan agar ruas jalan dengan kerusakan berat dan berulang dapat ditangani melalui skema penanganan bencana atau penyesuaian alokasi anggaran berbasis karakteristik wilayah
“Aspirasi ini telah saya catat sebagai bahan evaluasi dalam rapat kerja di DPR RI mendatang, guna memastikan kebijakan pusat selaras dengan kebutuhan riil di Maluku,”tegas Saadiah.
“Semoga koordinasi yang kuat ini mampu mempercepat hadirnya infrastruktur yang berkualitas bagi masyarakat Maluku,”tutupnya. (HT-01)
