AMBON, HEADLINETIMUR.COM –
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Saudah Tuanakotta/Tethool, menyampaikan keprihatinannya serta menekankan perlunya penanganan yang komprehensif dan terintegrasi terhadap aksi tawuran antarpelajar di Kota Ambon dan sekitarnya.
Dia menilai fenomena kekerasan di kalangan remaja ini bukan sekadar kenakalan biasa, melainkan indikasi adanya masalah mendasar dalam pendidikan karakter dan lingkungan sosial.
“Kita sangat prihatin melihat anak-anak sekolah yang seharusnya sibuk menuntut ilmu justru terlibat dalam aksi saling serang yang membahayakan nyawa mereka sendiri dan orang lain. Ini adalah alarm bahaya bagi kita semua,” ujar Saudah, dikutip Merindudprd.com, portal berita resmi DPRD Provinsi Maluku, Selasa (5/5/2026).
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, solusi untuk mengatasi tawuran tidak bisa hanya mengandalkan tindakan represif dari aparat kepolisian atau sanksi dari sekolah semata. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan sinergi tiga pilar utama, yakni keluarga, sekolah, dan pemerintah daerah.
Saudah juga menyoroti peran krusial orang tua sebagai garda terdepan dalam pembentukan karakter anak.
Ia mengingatkan bahwa kesibukan bekerja tidak boleh menjadi alasan untuk abai terhadap pergaulan dan aktivitas anak di luar rumah.
“Orang tua harus lebih peka. Jangan sampai kita baru sadar ada masalah ketika anak sudah dibawa pulang polisi atau masuk rumah sakit. Komunikasi di rumah harus dibangun sejak dini sehingga anak merasa didengar dan tidak mencari pelarian ke kelompok negatif,” tegasnya.
Di sisi lain, Saudah juga mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku serta kota/kabupaten untuk mengevaluasi program pembinaan siswa.
Ia menyarankan agar kurikulum muatan lokal diperkuat dengan nilai-nilai kearifan lokal Maluku, seperti Pela Gandong yang mengedepankan persaudaraan, serta memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler positif yang dapat menyalurkan energi remaja secara konstruktif.
“Sekolah jangan hanya fokus pada nilai akademis, tetapi juga pada pembentukan mental dan emosional siswa. Kita butuh lebih banyak ruang kreatif, olahraga, dan seni untuk mengalihkan perhatian mereka dari budaya kekerasan,” tambah Saudah.
Sebagai Ketua Komisi IV, Saudah berkomitmen akan mendorong pembahasan regulasi atau peraturan daerah yang lebih ketat terkait perlindungan anak dan pencegahan kenakalan remaja, termasuk sanksi tegas bagi pihak-pihak yang terbukti memprovokasi atau memfasilitasi tawuran.
“Mari kita selamatkan generasi masa depan Maluku. Hentikan tawuran, kembalikan sekolah sebagai taman belajar yang aman dan nyaman. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan memutus mata rantai kekerasan ini,” pinta Saudah. (HT-01)
