DPRD Maluku Minta Pemprov Segera Tindaklanjuti Rekomendasi LKPJ 2025

- Penulis

Minggu, 26 April 2026 - 19:57 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi Maluku terhadap LKPJ Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di ruang paripurna, Kamis (23/4/2026). Foto - Istimewa

Rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi Maluku terhadap LKPJ Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di ruang paripurna, Kamis (23/4/2026). Foto - Istimewa

AMBON, HEADLINETIMUR.COM – DPRD Provinsi Maluku mendorong pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025.

Penegasan ini disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Paripurna DPRD, Kamis (23/4/2026).

Wakil Ketua DPRD Maluku, Johan Lewerissa, menekankan pentingnya eksekusi nyata atas sejumlah poin rekomendasi yang telah dirumuskan lembaga legislatif tersebut.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rekomendasi ini merupakan hasil bedah mendalam terhadap dokumen LKPJ yang diserahkan Pemprov Maluku pada 30 Maret lalu.

Lewerissa menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut memuat catatan penting yang bersifat konstruktif dan evaluatif.

Proses pembahasannya dilakukan secara intensif melalui Panitia Khusus (Pansus) dengan mencocokkan data pemerintah dengan temuan pengawasan anggota dewan di lapangan.

“Pembahasan ini tidak hanya bersumber dari dokumen di atas meja, tetapi diperkuat dengan data dan fakta yang diperoleh melalui fungsi pengawasan serta rapat koordinasi bersama perangkat daerah,” jelas Lewerissa.

Ia meminta perhatian serius dari pemerintah daerah agar seluruh poin rekomendasi diwujudkan dalam kebijakan strategis yang terukur.

Menurutnya, hal ini adalah bagian dari mekanisme check and balances untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.

“Masukan kami harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Maluku,” tambahnya.

Respons Pemerintah Provinsi

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menyatakan apresiasinya atas dedikasi DPRD dalam mengkaji LKPJ 2025.

Ia menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional yang telah dipenuhi pemerintah secara tepat waktu.

“Setiap catatan dan masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi utama bagi kami. Rekomendasi ini bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan rujukan penting untuk memperbaiki standar pelayanan publik,” ujar Vanath.

Wagub juga menyoroti pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, terutama dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran nasional.

Ia berharap program strategis nasional tetap dapat berjalan selaras dengan kebutuhan prioritas daerah.

Vanath menekankan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama agar hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (HT-01)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Cegah Masalah Hukum, DPRD Maluku Minta Izin Jalan di Hutan Lindung Dituntaskan
Pemkot Ambon Pasang Target Ekonomi 6,69 Persen pada 2027, Fokus Kejar Kemandirian Fiskal
Atasi Kendala Geografis Kepulauan, DPRD Maluku Matangkan Ranperda Pelayanan Publik yang Adaptif
Ketua DPRD Ambon : Pokir Bukan Sekadar Daftar Keinginan Politik 
Penumpang Kapal Feri Waipirit-Liang Lompat ke Laut, Masih Dicari Tim SAR
Kinerja 4 OPD Menunjukkan Progres Positif, DPRD Maluku Tetap Lakukan Evaluasi
Rovik: Pembangunan di DAS Waitomu Wajib Patuhi Ketentuan Hukum
Dukung Penghentian Proyek DAS Waitomu, Ketua DPRD Maluku: Niat Baik Harus Taat Hukum

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:58 WIT

Pemkot Ambon Pasang Target Ekonomi 6,69 Persen pada 2027, Fokus Kejar Kemandirian Fiskal

Senin, 16 November 2026 - 12:06 WIT

Atasi Kendala Geografis Kepulauan, DPRD Maluku Matangkan Ranperda Pelayanan Publik yang Adaptif

Minggu, 15 November 2026 - 17:58 WIT

Ketua DPRD Ambon : Pokir Bukan Sekadar Daftar Keinginan Politik 

Minggu, 15 November 2026 - 17:54 WIT

Penumpang Kapal Feri Waipirit-Liang Lompat ke Laut, Masih Dicari Tim SAR

Jumat, 6 November 2026 - 21:28 WIT

Kinerja 4 OPD Menunjukkan Progres Positif, DPRD Maluku Tetap Lakukan Evaluasi

Berita Terbaru

Daerah

Operasi Pencarian Ditutup, Abdul Aziz Tidak Ditemukan

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:46 WIT