AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, menegaskan perlunya langkah konkret dan inovatif dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku dalam menggali serta mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Wajo saat dihubungi dari Ambon, Rabu (6/5/2026). Sebelumnya, Komisi III telah menggelar rapat kerja bersama Bapenda Maluku pada Senin (4/5/2026).
“Pertemuan intensif ini difokuskan pada upaya konkret meningkatkan PAD sebagai fondasi kemandirian fiskal provinsi,” ujar Wajo, dikutip merindudprd.com, portal resmi DPRD Maluku.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Wajo menilai potensi pendapatan daerah di Maluku masih sangat besar namun belum tergali maksimal. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif melalui Bapenda menjadi kunci utama dalam mengurai hambatan pemungutan pendapatan.
Diskusi tersebut menitikberatkan pada optimalisasi setiap sumber pendapatan, mulai dari pajak daerah, retribusi, hingga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Langkah ini diambil karena daerah tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada Transfer ke Daerah (TKD).
“Dalam pertemuan tersebut, disepakati beberapa langkah strategis yang akan segera dieksekusi,” bebernya.
Alhidayat mendorong Bapenda untuk mempercepat implementasi sistem pembayaran pajak dan retribusi berbasis digital (e-system). Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kebocoran pendapatan sekaligus memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban mereka.
Selain itu, ia menekankan pentingnya inventarisasi ulang terhadap objek pajak potensial yang selama ini belum terdata atau belum berkontribusi optimal, khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang tengah berkembang.
Wajo juga menyoroti perlunya keseimbangan antara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Hal ini mencakup penagihan aktif tunggakan pajak serta memperluas basis wajib pajak baru tanpa memberatkan masyarakat kecil.
“Penertiban retribusi daerah juga menjadi sorotan. Tarif dan mekanisme pemungutan perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan daya beli masyarakat, namun tetap memberikan kontribusi signifikan bagi kas daerah,” jelasnya.
Target Realistis dan Pengawasan Ketat
Ia menegaskan bahwa target PAD tahun ini harus realistis namun ambisius. Komisi III meminta Bapenda menyajikan data akurat dan strategi terukur, sementara DPRD akan melakukan pengawasan ketat melalui monitoring dan evaluasi (monev).
“Peningkatan PAD bukan sekadar tujuan administratif, melainkan prasyarat mutlak untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Maluku,” tegas Wajo.
Wajo menambahkan bahwa optimalisasi PAD berkaitan erat dengan kemandirian daerah. Semakin besar kontribusi pendapatan mandiri, semakin besar pula kendali Pemprov Maluku dalam menentukan arah pembangunan demi kesejahteraan rakyat.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk bekerja keras, transparan, dan akuntabel. Rapat kerja ini akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim gabungan antara DPRD dan Bapenda untuk memantau langsung pelaksanaan strategi di lapangan dalam waktu dekat,” pungkasnya. (HT-01)
