JAKARTA, HEADLINETIMUR.COM — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memberikan atensi khusus terhadap pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak konflik sosial dan bencana di Maluku.
Permintaan tersebut disampaikan Lewerissa dalam rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP di Graha Exitama With Binayas, Senin (11/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Hendrik menyoroti mendesaknya kebutuhan rumah di beberapa desa, dengan penekanan khusus pada Desa Iha.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Dari empat desa yang diusulkan, Desa Iha harus menjadi prioritas utama. Kondisi masyarakat di sana sangat sulit,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan rumah bukan sekadar urusan fisik, melainkan instrumen penting untuk pemulihan kondisi sosial dan psikologis warga pascakonflik
Lewerissa juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan dilakukan secara adil tanpa memandang latar belakang masyarakat.
Kondisi di lapangan memang cukup mengkhawatirkan. Hendrik mengungkapkan masih banyak warga yang terpaksa bertahan di hunian tidak layak.
“Hingga saat ini, masih ada warga yang tinggal di tenda-tenda darurat dalam kondisi rusak dan memprihatinkan,” tambahnya.
Selain Desa Iha, Pemerintah Provinsi Maluku juga mengusulkan penanganan serupa untuk Desa Danar di Kabupaten Maluku Tenggara, dan Desa Masihulan, dan Desa Kariu di Kabupaten Maluku Tengah.
Menanggapi usulan tersebut, pihak Kementerian PKP menyatakan kesiapannya untuk melakukan verifikasi lapangan dan memulai tahap perencanaan secara bertahap.
Dirjen Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty menekankan bahwa intervensi pusat tidak hanya terbatas pada unit bangunan.
“Kami ingin kawasan tersebut tertata dengan baik melalui pembangunan akses jalan, drainase, dan fasilitas pendukung lainnya agar benar-benar layak huni,” ungkapnya. Tim teknis kementerian dijadwalkan akan segera turun ke lokasi untuk memastikan aspek keamanan kawasan dan kelayakan lahan.
Tantangan Geografis Maluku
Dalam kesempatan yang sama, Lewerissa juga meminta pemerintah pusat mengevaluasi besaran nilai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk wilayah Maluku. Ia menilai standar bantuan saat ini belum ideal bagi wilayah kepulauan yang memiliki tantangan logistik tinggi.
“Maluku adalah wilayah kepulauan. Distribusi material sangat sulit dan biaya konstruksi jauh lebih tinggi dibanding wilayah lain. Kami berharap ada kebijakan yang lebih adil dan proporsional untuk Maluku,” cetusnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku memaparkan rincian usulan pembangunan rumah di empat lokasi fokus, yakni Desa Kariu 207 unit, Desa Danar 90 unit, Desa Iha 75 unit, dan
Desa Masihulan 19 unit.
Tahun 2026 diproyeksikan sebagai tahap perencanaan matang. Pembangunan fisik akan segera dilaksanakan setelah pemerintah kabupaten/kota memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan teknis yang dibutuhkan.
Rapat strategis ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat teras Kementerian PKP, di antaranya Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty, Sekretaris Ditjen Dr. Jani Arjanto, serta jajaran Direktur teknis lainnya, didampingi Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indra Patta. (HT-01)
