AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kembali diguncang isu tak sedap.
Seorang oknum mantan relawan pasangan calon Wali Kota dan Wakik Wali Kota Ambon tahun 2024, Bodewin Wattimena – Elly Toisuta sekaligus aktivis berinisial MK, diduga kuat menjalankan praktik pemerasan sistematis terhadap sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Ambon.
Ironisnya, dalam melancarkan aksinya, MK disinyalir kerap menjual nama Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, untuk menakut-nakuti korban sekaligus memuluskan permintaan materilnya.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari salah satu narasumber pada Minggu (10/6/2026), aksi MK menyasar pejabat di berbagai lini, mulai dari pejabat berinisial YP dan SD, hingga staf di bagian Sekretariat.
Menurut sumber tersebut, MK selalu mengklaim membawa perintah langsung dari orang nomor satu di Kota Ambon demi meraup keuntungan pribadi.
Salah satu dugaan praktik lancung yang paling mencolok adalah peran MK di balik aksi demonstrasi yang menyerang Kepala Keuangan Pemkot Ambon beberapa waktu lalu.
MK diduga kuat merupakan arsitek atau otak di balik gerakan massa tersebut.
Namun, setelah demonstrasi pecah, MK dengan lihai tampil sebagai mediator yang mengklaim mampu menghentikan aksi tersebut.
“Dari peran fiktif sebagai mediator ini, MK dikabarkan mengantongi uang sebesar Rp5.000.000. Namun, fakta pahit terungkap bahwa para pendemo di lapangan hanya diberikan imbalan total Rp250.000, sementara sisanya masuk ke kantong pribadi MK,” ujar narasumber tersebut.
Sepak terjang MK tidak berhenti di situ. Ia juga diduga memanfaatkan kasus hukum yang melibatkan dua aktivis, Mujahidin Buano dan Osama Rumbouw, yang dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Maluku terkait flyer seruan aksi yang dianggap mencemarkan nama baik Wali Kota.
Memanfaatkan situasi pelik tersebut, MK meminta dana sebesar Rp30.000.000 kepada Plh Sekretaris Kota (Sekkot), Roberd Sapulette dengan dalih biaya penyelesaian proses hukum.
“Namun, sumber menyebutkan MK diduga hanya mendapatkan Rp15.000.000 dari Sekkot Ambon,” tambahnya.
Keserakahan MK disebut kian menjadi-jadi. Ia dilaporkan sering meminta uang kepada pejabat OPD mengatasnamakan Wali Kota untuk biaya keberangkatan pribadinya.
“Salah satu modusnya adalah meminta biaya perjalanan dari Jakarta ke Bogor. Namun, alih-alih berangkat, uang tersebut justru habis digunakan untuk kepentingan lain tanpa ada perjalanan yang dilakukan,” ungkap sumber tersebut.
Akibat rentetan aksi pemerasan ini, sejumlah pejabat OPD dikabarkan telah memblokir kontak ponsel MK dan enggan berurusan lagi dengannya.
Aksi nekat MK yang berstatus sebagai relawan namun berani mencatut nama pimpinan daerah ini telah menciptakan keresahan mendalam di kalangan birokrasi.
Atas dasar tersebut, narasumber mendesak Wali Kota Ambon untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang telah merusak citra pemerintah daerah ini. (HT-01)
