BULA, HEADLINETIMUR.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI, Alimudin Kolatlena, meninjau langsung dampak El Nino di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Peninjauan ini dilakukan bersama Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah berada di Bula selama empat hari untuk melakukan verifikasi lapangan.
Dampak El Nino yang melanda wilayah SBT meliputi kemarau panjang, krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga abrasi pantai.
“Dampak El Nino ini memicu kemarau panjang yang mengakibatkan krisis air bersih, karhutla, hingga abrasi. Apalagi daerah kita memang menjadi langganan gelombang tinggi,” ujar Alimudin usai rapat koordinasi bersama Pemda SBT di Kantor Bupati, Minggu (16/8/2026).
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Usulan Pemda SBT Ditindaklanjuti BNPB
Alimudin menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) SBT telah mengusulkan alokasi Dana Siap Pakai (DSP) kepada BNPB dan pemerintah pusat untuk penanganan darurat bencana tersebut.
“Usulan sudah disampaikan dan langsung kita kawal melalui komunikasi dengan Kepala BNPB. Sebagai tindak lanjut, beliau mengutus tim yang dipimpin Pak Rizwandi untuk melakukan verifikasi di Bula selama empat hari terakhir,” jelasnya.
Menurut Alimudin, perhatian serius BNPB ini sejalan dengan arahan langsung dari Presiden. Tim BNPB telah merampungkan survei dan verifikasi di sejumlah titik terdampak di SBT.
“Verifikasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti permohonan Pemda SBT secara langsung. Insyaallah usulan ini bisa segera dieksekusi oleh BNPB,” tambah Alimudin.
Alimudin menegaskan, BNPB selalu responsif terhadap setiap usulan dari daerah selama didukung oleh data yang akuntabel.
“BNPB sangat akomodatif terhadap usulan daerah. Yang terpenting berbasis data, fakta, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika syarat itu terpenuhi, BNPB pasti merespons,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi kesungguhan BNPB yang tetap memprioritaskan penanganan di daerah terpencil seperti SBT, di tengah padatnya agenda bencana nasional seperti penanganan gempa di NTT.
“Hari ini mereka tiba di Bula, kawasan yang cukup jauh di Provinsi Maluku. Ini menunjukkan komitmen dan kesungguhan BNPB,” tuturnya.
Alimudin mencontohkan kesigapan BNPB saat menangani dampak bencana non-alam akibat konflik antarwarga di Maluku Tengah beberapa waktu lalu.
“Waktu itu kami bersama Deputi III turun langsung ke Maluku Tengah melihat rumah warga yang hancur dan sudah bertahun-tahun tinggal di pengungsian. Setelah ditinjau, pembangunan hunian sementara langsung dieksekusi,” pungkasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Penanganan Darurat Wilayah 2 BNPB, Rizwandi, mengonfirmasi bahwa usulan dari Pemda SBT langsung direspons oleh Kepala BNPB.
Selama empat hari melakukan survei, tim BNPB mendapati bahwa dampak kekeringan, krisis air bersih, karhutla, dan abrasi memang nyata dirasakan oleh mayoritas masyarakat SBT.
“Kami sudah meninjau lapangan dan memadupadankannya dengan proposal Pemda SBT. Dampaknya memang nyata, baik kekeringan, karhutla, maupun abrasi pantai,” ujar Rizwandi.
Ia juga menegaskan kembali bahwa BNPB senantiasa akomodatif terhadap permohonan daerah selama data yang disajikan akurat dan transparan.
Rizwandi menyebutkan bahwa hasil verifikasi lapangan ini akan segera dilaporkan dan dianalisis untuk mendapat keputusan dari Kepala BNPB.
” Insyaallah dalam waktu dekat bisa segera dieksekusi,” ungkapnya.
Untuk jangka panjang, BNPB mendorong kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam upaya mitigasi dan pencegahan, khususnya penanganan abrasi melalui pembangunan infrastruktur permanen.
Menghadapi puncak kemarau yang diprediksi BMKG terjadi pada September 2026, Rizwandi mengimbau masyarakat SBT untuk lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya air.
“Kami memohon kepada masyarakat agar lebih hemat menggunakan air bersih. Selain itu, hindari pembakaran sampah di area lahan kering dan tidak membuang puntung rokok sembarangan untuk mencegah karhutla,” tutupnya. (HT-01)
