JAKARTA, HEADLINETIMUR. – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Alimudin Kolatlena, memberikan catatan kritis sekaligus apresiasi dalam rapat pendalaman Rencana Kerja dan Anggaran serta Rencana Kerja Pemerintah (RKA-RKP) Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2027.
Rapat yang digelar pada Jumat (12/6/2026) ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos beserta jajarannya.
Dalam rapat tersebut, Alimudin menekankan dua poin penting, yakni perbaikan akurasi data bantuan sosial (bansos) dan pemerataan program Sekolah Rakyat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), khususnya Provinsi Maluku.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Alimudin meminta Kemensos untuk serius dan terus-menerus memperbarui Data Tunggal Ekonomi Nasional (DTEN) yang menjadi rujukan penyaluran bansos. Menurutnya, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak data yang tidak akurat.
“Faktanya di lapangan, masih banyak warga yang seharusnya masuk kategori penerima manfaat (desil 1 sampai 4) justru belum terkaver. Sebaliknya, ada warga yang sudah tidak layak menerima, tetapi namanya masih tercantum dan menerima bansos. Ini harus terus diperbaiki,” tegas legislator asal Maluku tersebut.
Ia mengingatkan bahwa kementerian dan lembaga sebagai pembantu presiden harus bekerja “senafas” dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
“Jangan sampai visi dan misi yang sudah bagus dengan niat tulus dari Presiden, justru tidak akurat dan tidak tepat sasaran pada tataran pelaksanaannya,” tambahnya.
Sebagai kader Gerindra, Alimudin mengapresiasi tinggi program pro-rakyat Presiden Prabowo, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), rehabilitasi rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga program Sekolah Rakyat.
Berdasarkan hasil kunjungan kerjanya di berbagai daerah, mantan anggota DPRD Maluku itu, mengaku terharu melihat fasilitas Sekolah Rakyat yang memuliakan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dengan fasilitas asrama, alat belajar, dan makanan gratis, bahkan orang tua mereka turut diberdayakan. Namun di sisi lain, ia mengaku sedih melihat ketimpangan yang terjadi di wilayah 3T.
“Banyak anak-anak di Maluku yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena orang tuanya miskin. Mereka hampir tidak punya cita-cita dan masa depan karena keterbatasan ekonomi. Program Sekolah Rakyat ini sangat cocok untuk wilayah seperti Maluku, NTT, dan Papua,” jelas Alimudin.
Pada tahun lalu, ungkap Alimudin, Maluku telah menerima tiga program Sekolah Rakyat yang tersebar di Kota Tual, Maluku Tengah, dan Kota Ambon. Sementara untuk Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Maluku Tenggara, program ini dijadwalkan akan terealisasi pada Desember 2026.
Selain itu, Alimudin meminta Kemensos memberikan perhatian serius terhadap sejumlah usulan yang sudah diajukan oleh Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Maluku ke pemerintah pusat.
Usulan tersebut meliputi pemerataan program Sekolah Rakyat yang lebih massif, pembangunan Sentra Kemensos di wilayah Maluku, pengadaan kendaraan operasional teknis untuk Dinas Sosial Provinsi, optimalisasi program Pemberdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta penguatan layanan sosial pendukung lainnya.
“Maluku sangat layak menjadi prioritas dari program Presiden ini. Kami meminta Kemensos mengawal serius seluruh usulan dari daerah kami,” pungkasnya. (HT-01)
