AMBON, HEADLINETIMUR.COM — Gerak Bersama Perempuan Maluku (GBPM) menyampaikan dukacita serta keprihatinan mendalam atas konflik sosial yang pecah di wilayah Lisabata-Patahuwe, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Organisasi perempuan ini menegaskan agar keselamatan warga dan pemenuhan hak-hak dasar harus menjadi prioritas utama penanganan darurat saat ini.
Koordinator GBPM, Lusia Peilouw, menyatakan bahwa keselamatan, perlindungan, dan pemenuhan hak seluruh masyarakat di wilayah konflik mutlak dikedepankan. Tidak boleh ada warga yang kehilangan hak atas rasa aman, kehidupan layak, pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan akibat situasi darurat tersebut.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Keselamatan seluruh warga terdampak, baik dari Patahuwe maupun Lisabata, harus dijamin tanpa diskriminasi. Pemerintah harus bergerak cepat mencegah kekerasan susulan, aksi balasan, intimidasi, maupun provokasi di lapangan,” ujar Lusia melalui siaran pers di Ambon, Minggu (13/9/2026).
Senada dengan itu, Sekretaris GBPM, Lynda Holle, menyoroti pentingnya penanganan segera terhadap kelompok rentan, terutama perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar harus dilakukan secara adil dan berkelanjutan.
“Kami mendesak pemerintah memastikan ketersediaan hunian sementara yang aman dan layak, pangan, air bersih, sanitasi, serta layanan kesehatan. Khusus untuk kelompok rentan, perlindungan dari kekerasan berbasis gender dan dukungan psikososial sangat mendesak diberikan,” tegas Lynda.
Selain aspek kemanusiaan darurat, GBPM juga menyoroti nasib pendidikan anak-anak dan generasi muda terdampak. Mereka meminta pemerintah melakukan pendataan terhadap pelajar dan mahasiswa asal wilayah tersebut—baik yang berada di Kota Ambon maupun daerah lain—agar hak belajar mereka tetap terjamin.
Lebih lanjut, GBPM mendesak Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemkab SBB agar segera menyusun mekanisme pemulihan dan rekonsiliasi yang transparan, melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan kelompok perempuan dalam proses pembangunan kembali fasilitas umum, ekonomi, serta sosial secara partisipatif.
Di tengah situasi yang rentan ini, GBPM menyerukan kepada seluruh masyarakat Maluku untuk menahan diri, menolak provokasi, tidak melakukan aksi balasan, serta menghentikan penyebaran informasi yang belum terverifikasi atau bermuatan kebencian.
“Sangat mahal dan terjal jalan untuk recovery dan memutus mata rantai kekerasan. Kami berharap peristiwa tragis di Taniwel ini menjadi yang terakhir dari deretan panjang konflik sosial komunal di Maluku. Cukup sudah,” tegas Lusia dan Lynda dalam seruannya.
GBPM berharap pemerintah ke depan memiliki roadmap mitigasi yang berbasis data serta peta potensi konflik yang memuat langkah pencegahan konkret, berdampak, dan berkelanjutan, demi mewujudkan Maluku yang damai. (HT-01)
