AMBON, HEADLINETIMUR.COM – Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau resmi digelar di aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Maluku, Jumat (12/6/2026).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, ini menjadi momentum penting untuk memperkuat jaringan lintas daerah dan lintas generasi guna memperjuangkan kesetaraan serta perlindungan bagi kaum perempuan di Maluku.
Dalam sambutannya, Ketua Panitia Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau, Jaqualine Akyuwen, menuturkan bahwa Pada Januari 2009, sebanyak 800 perempuan Maluku berkumpul dalam Kongres Pertama Perempuan Maluku yang berhasil mendorong lahirnya kebijakan perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan partisipasi politik perempuan.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Sayangnya, lanjut Jaqualine, seiring berjalannya waktu, capaian tersebut perlahan merosot. Di sisi lain, tantangan baru bermunculan dan kian sulit dikendalikan. Mulai dari tingginya angka kekerasan berbasis gender, rapuhnya keadilan reproduksi dan keadilan iklim, hingga maraknya perampasan ruang hidup yang mengancam kelompok rentan seperti perempuan adat.
“Keterbatasan akses, tantangan keadilan reproduksi, dampak krisis iklim, hingga ancaman terhadap ruang hidup masyarakat masih menjadi PR bersama yang harus diperjuangkan secara serius,” ujar Jaqualine.
Setelah 17 tahun berselang, kata Jaqualine, 200 perempuan dari berbagai kabupaten dan kota di Maluku kembali berkumpul melalui forum konsolidasi ini sebagai jembatan penting untuk menghubungkan suara perempuan dari pelosok pesisir, pulau kecil, pedalaman belantara, hingga puncak gunung menuju transformasi kebijakan yang nyata.
“Kami datang bukan untuk meratapi persoalan, melainkan membawa harapan dari pulau-pulau yang berbeda dengan latar belakang yang beragam. Kita dipersatukan untuk mendorong transformasi agar perempuan dan anak Maluku dapat menikmati haknya untuk hidup aman, bermartabat, dan memperoleh keadilan,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia juga mengajak seluruh perempuan di Maluku untuk berjuang bersama demi pemenuhan hak dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. “Kami percaya bahwa perubahan tidak lahir dari kerja satu pihak, melainkan dari kebersamaan banyak tangan dan hati yang memiliki tujuan sama. Mari kita bergandengan tangan, satukan suara, dan rawat perjuangan ini dengan ketulusan serta keberanian,” ajaknya.
Soroti Keadilan Reproduksi dan Kekerasan Berbasis Gender
Senada dengan hal itu, Deputi Direktur Program Yayasan Inisiatif Perubahan Akses menuju Sehat (IPAS) Indonesia, Nancy Sunarno, menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada generasi perempuan Maluku yang telah meletakkan fondasi perdamaian dan perlindungan anak di daerah ini.
Sebab menurut Nancy, ketika kekerasan berbasis gender meninggalkan luka yang panjang, para perempuan hadir mendampingi penyintas. “Begitu pun saat negara dan masyarakat belum sepenuhnya hadir, aktivis perempuan menjadi tempat pertama yang dipercaya oleh korban,” kata Nancy.
Namun, Nancy mengingatkan bahwa perjuangan belum usai, khususnya terkait pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) bulan lalu, Angka Kematian Ibu (AKI) tertinggi di Indonesia berada di wilayah Indonesia Timur, meliputi gugusan kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Angka melebihi dua kali lipat AKI nasional yang berada di angka 144. Bahkan di tiga wilayah Indonesia Timur ini, dilaporkan ada sekitar 317 kematian ibu dari setiap 1.000 kelahiran. “Data juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi kenyataan pahit,” ungkapnya.
Sementara itu, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2025, tercatat ada 377 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Maluku.
Menurut Nancy, angka ini bukan sekadar statistik. Di balik setiap angka, ada perempuan yang kehilangan rasa aman, kesempatan kerja, kesehatan, bahkan kendali atas tubuh dan hidupnya. “Karena itu, keadilan reproduksi tidak bisa dipisahkan dari perjuangan menghapus kekerasan terhadap perempuan,” cetus Nancy.
Dia menambahkan, bagi Maluku yang merupakan wilayah kepulauan, keadilan reproduksi bukan sekadar soal layanan kesehatan. Melainkan tentang apakah perempuan di pulau-pulau terpencil dapat mengakses informasi yang benar, mendapatkan layanan bidan, dokter, kontrasepsi berbasis hak, serta layanan penyintas kekerasan tanpa stigma dan diskriminasi.
Karena itu, Nancy juga menekankan pentingnya jembatan kolaborasi lintas generasi antara perempuan pascakonflik yang kaya pengalaman dan generasi muda yang membawa semangat serta penguasaan teknologi baru.
Sebagai bentuk aksi nyata, kata Nancy, melalui Program Arumbae—kerja sama antara Yayasan IPAS Indonesia, Pemprov Maluku, Pemkab Maluku Tengah, dan Kementerian Kesehatan—telah dilakukan penguatan kapasitas pada 9 fasilitas kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) untuk melayani korban kekerasan. Hingga saat ini, sebanyak 222 kasus telah mendapatkan layanan kesehatan.
Program Arumbae juga menggandeng jurnalis untuk mendorong pemberitaan yang pro terhadap keadilan reproduksi, serta mengawal penyelarasan kebijakan daerah dengan UU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan KUHP yang baru.
Gubernur: Perempuan Kekuatan Besar Pembangunan
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan komitmennya untuk memberikan ruang yang setara bagi perempuan dalam pembangunan yang inklusif. Menurutnya, memastikan perempuan memiliki kesempatan berkembang dan mendapatkan perlindungan adalah kunci kemajuan daerah.
Ia mengaku, sebagai wilayah kepulauan dengan luas wilayah 93,52 persen lautan dan memiliki 1.422 pulau, Maluku menghadapi tantangan geografis yang besar. Karena itu, pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Maluku membutuhkan pendekatan khusus untuk menjangkau wilayah pesisir, kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), dan komunitas adat.
Gubernur juga mengingatkan sejarah ketangguhan perempuan Maluku yang tercermin dari tokoh pahlawan nasional Martha Christina Tiahahu. Namun, ia tidak menampik bahwa daerahnya masih menghadapi tantangan serius, seperti darurat kekerasan seksual, perkawinan anak, ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kemiskinan, serta kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Gerakan perempuan adalah kekuatan besar bagi kami dalam menghadirkan pembangunan yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Saya berharap forum ini menghasilkan rekomendasi strategis yang menjadi masukan dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah, agar kepentingan perempuan masuk dalam setiap kebijakan di pelosok Maluku,” pungkas Hendrik.
Bangun Ekosistem dan Hapus Ego Sektoral
Sementara itu, Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, memaparkan pentingnya implementasi Asta Cita 4 yang berfokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk perlindungan kaum perempuan, pemuda, dan pelaku usaha.
Berdasarkan data survei nasional tahun 2024, kata Veronika Tan, satu dari dua anak dan satu dari empat perempuan di Indonesia masih mengalami kekerasan. Meskipun Polri telah memperkuat struktur dengan membentuk Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan (PPA-PPO) di tingkat polda dan unit PPA di 22 polres di Indonesia, tantangan peningkatan kapasitas SDM penyidik dengan perspektif UU TPKS masih krusial.
Menurut Wamen Veronika, tempat dan wadah sebagai support system bagi korban harus terus dibangun. Kementerian PPPA sendiri telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), tetapi masa penanganan maksimal sering kali terbatas hanya 15 hari sebelum korban dilepas.
“Sementara Kementerian Sosial memiliki sentra rehabilitasi. Sudah saatnya kita mencari solusi bersama dan menghapus ego sektoral di semua level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Kita harus bekerja berdasarkan ekosistem,” tutur Veronica.
Di sisi lain, kata Veronika, Kementerian PPPA kini tengah gencar melakukan pengarusutamaan (mainstreaming) perspektif perempuan dan anak ke kementerian lain, termasuk Kementerian Desa.
Tujuannya agar para kepala desa memahami konsep inklusivitas dan layanan dasar bagi kaum rentan, serta mendorong partisipasi aktif kelompok perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa.
Bahkan, saat ini sedang diupayakan revisi Permendes agar fasilitas pelayanan ramah anak dan disabilitas masuk dalam nomenklatur resmi desa.
Selain perlindungan hukum, Veronica juga menyoroti pentingnya aksesibilitas ekonomi bagi perempuan Maluku. Banyak perempuan di Maluku yang berprofesi sebagai nelayan atau petani, namun di KTP mereka masih tertulis sebagai ibu rumah tangga, sehingga kesulitan mengakses permodalan.
“Status profesi ini perlu disesuaikan agar mereka mendapatkan bantuan keuangan dan pelatihan peningkatan kapasitas,”jelasnya.
Selain itu, menurut Veronica, Maluku ini sangat cantik dan memiliki potensi eco-tourism yang luar biasa. Pengembangan homestay berstandar internasional yang dikelola langsung oleh masyarakat atau pembentukan kelompok kebun pangan perempuan (10-20 orang) dapat menjadi motor penggerak ekonomi keluarga.
“Perempuan Maluku punya kesempatan besar untuk menjadi wirausahawan tangguh,” tutup Veronica.
Sebagai informasi, usai acara pembukaan, Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau dilanjutkan dengan penyampaian pemetaan isu dan permasalahan aktual oleh perwakilan perempuan dari empat gugus pulau, dan seminar.
Sedangkan pada hari kedua, Sabtu (13/6/2026), akan dilanjutkan dengan agenda diskusi tematik yang mengkat topik keadilan reproduksi, keadilan iklim, keadilan hukum dan HAM, serta penguatan jaringan perempuan Maluku. (HT-01)
