Survei Indikator: DPR Jadi Lembaga Paling Tidak Dipercaya Publik

- Penulis

Senin, 9 Februari 2026 - 15:16 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga

HEADLINETIMUR.COM Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil sigi terbaru mengenai persepsi publik terhadap kinerja pemerintah dan lembaga negara. Salah satu poin utama yang disoroti adalah tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai institusi negara.

Dalam survei tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik paling rendah. Lembaga legislatif ini hanya memperoleh tingkat kepercayaan sebesar 56 persen.

“Sebanyak 3 persen menyatakan sangat percaya, dan 53 persen cukup percaya,” demikian bunyi hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia melalui situs resminya, Minggu (8/2/2026).

Di sisi lain, Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mencatatkan diri sebagai lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi. Lembaga pertahanan ini meraih skor 93 persen, yang terdiri dari 15 persen sangat percaya dan 78 persen cukup percaya.

Presiden berada di urutan kedua dengan tingkat kepercayaan publik mencapai 91 persen (15 persen sangat percaya dan 76 persen cukup percaya). Skor ini mencerminkan apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menyusul di bawahnya, Kejaksaan Agung meraih tingkat kepercayaan 80 persen, Mahkamah Konstitusi (MK) 75 persen, lembaga Pengadilan 74 persen, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 72 persen. Sementara itu, Kepolisian RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sama-sama memperoleh 65 persen, serta partai politik berada di angka 61 persen.

Baca Juga :  Prestasi, Bukan Sekadar Prestise: Catatan Sosiologis atas Capaian Zona Kuning Pelayanan Publik Pemda KKT

Pengambilan data survei dilakukan pada periode 15 hingga 21 Januari 2026. Sampel yang digunakan sebanyak 1.220 orang yang telah memiliki hak pilih (minimal berusia 17 tahun) dari seluruh provinsi di Indonesia. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancarai secara langsung melalui tatap muka. (NET)

Follow WhatsApp Channel www.headlinetimur.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wagub Maluku: Pendidikan dan HKI Menjadi Pilar Kemajuan Daerah
Tamaela: DPRD Ambon Anti Korupsi
Wali Kota Ambon: Pendampingan KPK Kunci Wujudkan Pemerintahan Bersih
Seleksi Sekkot Ambon Transparan, Wali Kota : Jangan Coba Tekan Lewat ‘Tangan Lain’
Semangati 4 Kandidat Sekkot, Wali Kota Ambon: Jangan Main Fitnah dan Timses
Realisasi APBD Maluku Triwulan I 2026 Tembus Peringkat 9 Nasional
Berpengalaman dan Teruji, Robby Sapulette Layak Jadi Sekkot Ambon
Buka Musrenbang 2026, Gubernur Maluku Tekankan Penyelarasan Kebijakan dan Program

Berita Terkait

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:55 WIT

Wagub Maluku: Pendidikan dan HKI Menjadi Pilar Kemajuan Daerah

Jumat, 1 Mei 2026 - 20:15 WIT

Tamaela: DPRD Ambon Anti Korupsi

Rabu, 29 April 2026 - 15:08 WIT

Wali Kota Ambon: Pendampingan KPK Kunci Wujudkan Pemerintahan Bersih

Senin, 27 April 2026 - 17:03 WIT

Seleksi Sekkot Ambon Transparan, Wali Kota : Jangan Coba Tekan Lewat ‘Tangan Lain’

Rabu, 22 April 2026 - 21:32 WIT

Semangati 4 Kandidat Sekkot, Wali Kota Ambon: Jangan Main Fitnah dan Timses

Berita Terbaru

Pemerintahan

Wagub Maluku: Pendidikan dan HKI Menjadi Pilar Kemajuan Daerah

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:55 WIT

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi.

Hukum & Kriminal

Polda Maluku Periksa Oknum Polwan Kedapatan Selingkuh

Selasa, 12 Mei 2026 - 16:21 WIT