AMBON, HEADLINETIMUR.COM — Ratusan rumah warga Desa Kariuw, Kecamatan Pulau Haruku, dan Desa Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah yang rusak akibat konflik sosial beberapa tahun lalu akan segera dibangun kembali.
Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkomitmen memulihkan hunian warga terdampak secara bertahap.
Sebagai langkah awal, Deputi III Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan, turun langsung ke lapangan didampingi Anggota Komisi VIII DPR RI, F. Alimudin Kolatlena, pada Rabu (24/6/2026).
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Kunjungan ini bertujuan untuk berdialog dengan masyarakat sekaligus mensosialisasikan rencana pembangunan hunian tersebut.
Budi Irawan menjelaskan, kehadirannya bersama tim di Desa Kariuw dan Desa Masihulan merupakan tindak lanjut dari berbagai pertemuan intensif antara pihaknya dengan Alimudin Kolatlena, Gubernur Maluku, serta Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku.
Hasil koordinasi tersebut juga telah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Berdasarkan laporan dari Bapak Gubernur dan Bapak Alimudin, Kepala BNPB telah menyampaikan kondisi ini kepada Bapak Presiden. Presiden kemudian memerintahkan kami langsung untuk bergerak. Jadi, kami datang ke sini bukan lagi untuk berjanji, tetapi untuk segera membangun,” tegas Budi Irawan di hadapan masyarakat Desa Kariuw.
Sebagai tahapan awal, BNPB akan membangun Hunian Sementara (Huntara) sebelum melanjutkan ke pembangunan Hunian Tetap (Huntap).
“Satu unit Huntara diestimasikan berkisar Rp30 juta. Namun, ini bukan proyek komersial untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ini adalah proyek sosial yang akan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, bukan kontraktor,” urai Budi.
Ia menambahkan, pemerintah membutuhkan waktu yang matang untuk merancang dan mengeksekusi program Huntap bagi masyarakat Kariuw dan Masihulan.
Hal ini dikarenakan perlu adanya koordinasi lintas kementerian, mengingat pengungsi di kedua desa tersebut merupakan korban konflik sosial (bencana sosial), bukan bencana alam yang biasanya menjadi tupoksi utama BNPB.
“Menuju pembangunan Huntap itu butuh waktu. Sementara untuk Huntara, proses pembangunannya cepat, hanya butuh tiga hari per unit. Saya sudah instruksikan tim untuk tetap berada di lapangan dan tidak boleh kembali ke Jakarta sampai seluruh Huntara selesai dibangun,” lanjutnya.
Kawal Komitmen Presiden Prabowo
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, F. Alimudin Kolatlena, menambahkan bahwa Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama Pemerintah Daerah di bawah Gubernur Hendrik Lewerissa sangat serius memperhatikan nasib warga Kariuw dan Masihulan yang hingga kini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian.
“Bapak Presiden menginstruksikan bahwa tidak boleh ada lagi warga negara yang hidup di tenda pengungsian. Setiap warga negara berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak,” ujar Alimudin.
Alimudin juga menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah membuat proses pemulihan pascakonflik ini sangat membutuhkan intervensi langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui BNPB, berkaca pada kesuksesan penanganan bencana di Sumatra.
“Skema awal dari daerah memang bertahap, kalau tidak salah baru sekitar 50 unit yang dibangun. Nah, untuk yang ditangani BNPB nantinya tidak lagi dicicil, melainkan seluruh warga terdampak di Masihulan maupun Kariuw akan dibangunkan huniannya secara menyeluruh,” jelasnya.
Meski demikian, Alimudin mengingatkan bahwa Pemerintah Pusat tetap membutuhkan kerja sama serius dari Pemerintah Kabupaten untuk mempercepat data pendukung administrasi.
Hal ini termasuk penetapan status bencana non-alam serta validasi data berbasis nama dan alamat (by name by address) para calon penerima bantuan.
“Kami di Komisi VIII akan mengawal ketat program ini sampai tuntas dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini sudah menjadi atensi langsung dari Bapak Presiden,” pungkasnya. (HT-01)
